APBD P Harus Dibahas Sebelum Pelantikan DPRD Periode Baru

Kamis, 15 Agustus 2019, Dibaca : 347 x Editor : rozaqy

SBU
Anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN), Lasuri


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia


Bojonegoro - Belum lengkapnya draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2019 memantik reaksi anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur.

Baca Lainnya :

    "Bagaimanapun, eksekutif harus mencari cara tercepat agar draft Raperda APBD P lengkap dan segera dievaluasi Gubernur," kata Anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN), Lasuri, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (15/8/2019).

    Menurutnya, belum adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di draft Raperda APBD P merupakan sejarah di Bojonegoro. Padahal, RKPD menjadi bagian penting dari Raperda, sementara Raperda sekarang ini sudah dikirimkan ke Gubernur. 

    Baca Lainnya :

      "Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mengajukan anggaran itu kan ada RKPDnya. Program-program apa yang mau dibiayai mengambil dari hasil musrenbang. Kalau sampai belum disertakan itu kan aneh," imbuhnya.

      Jika benar ada kekurangan draft yang dimaksud, maka bisa jadi Gubernur mengembalikan lagi draft Raperda tersebut. Bisa jadi, lanjut Lasuri, pelaksanaan P-APBD tidak sesuai rencana karena waktunya mendesak.

      Sesuai aturan, evaluasi dari Gubernur adalah selama 15 hari.Sementara target dari DPRD dan Pemkab Bojonegoro adalah sebelum tanggal 21 September 2019, draft tersebut dikembalikan dan bisa disahkan untuk dilaksanakan.

      "Kalau sampai ada revisi, Ini akan memperlambat proses APBD Perubahan, karena jika yang membahas anggota DPRD baru itu harus ada Alat Kelengkapan Dewan, padahal ini ranah Badan Anggaran," tukasnya.

      Sementara dalam proses kelengkapan AKD, membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi, DPRD periode baru harus membahas rancangan APBD tahun 2020.

      "Kalau benar ada revisi dari Gubernur, maka bisa saja menjadi  Sisa Lebih Anggaran atau SILPA,' tandasnya.

      Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnoe Soeyoeti, mengaku, draft Raperda APBD P 2019 telah dikirimkan ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi Gubernur kemarin.

      Dia menegaskan, semua berkas termasuk kekurangan RKPD dari Bappeda telah dilengkapi. Hanya saja, hasil dari evaluasi Raperda tersebut ada ditangan Gubernur.

      "Hasilnya tetap Gubernur, apakah ada revisi atau tidak," pungkasnya. 


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more