Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

BBS Dianggap Langgar UU KIP

Editor: nugroho
Rabu, 13 Januari 2016
dok/sbu
AKAN DIBONGKAR : Lahan milik BUMD Bojonegoro yang disewa EMCL untuk EPF Banyuurip.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) bungkam tentang berapa nilai sewa early production facility  (EPF) Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, yang akan habis pada 15 Januari 2016 mendatang.

"Untuk sewa EPF tidak bisa dipublikasikan," kata Direktur PT BBS, Eddy Frits Dominggus, melalui bagian administrasi, Imron kepada suarabanyuurip.com melalui pesan pendeknya, Rabu (13/1/2015).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bojonegoro Institute (BI) Awe Saiful Huda, meminta kepada BBS untuk bersikap transparan terhadap publik. Terlebih, ada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2008.

"PT BBS kan lembaga publik, anggaran untuk mereka dari masyarakat. Jadi, ya wajib memberikan informasinya," tegas Awe dikonfrontir terpisah.

Di dalam UU KIP Pasal 17 No 14 menyebutkan beberapa item untuk pengecualian kepada publik dalam memberikan informasi. Salah satunya informasi yang diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

"Kalau cuma ditanya tentang pendapatan, seharusnya ya dibuka saja," tandas Awe.

Menurut dia, sikap bungkam BBS terhadap sewa EPF tersebut telah melanggar UU KIP dan bisa dilaporkan hingga dibawa ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).(rien)

 

Dibaca : 453x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan