Dinas Pertanian Sebut Penerima KPM Melalui Poktan

Rabu, 19 Juni 2019, Dibaca : 578 x Editor : rozaqy

Suarabanyuurip.com/Ririn Wedia
Plt Ka Disperta : Helmi Elisabeth Plt Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro menjawab tuntutan demo dari PMII Bojonegoro


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Plt Kepala Dinas Pertanian, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Helmi Elisabeth menegaskan, jika penerima bantuan program Kartu Petani Mandiri  (KPM) diberikan melalui kelompok tani (Poktan), bukan melalui perseorangan.

Jika ada petani yang belum tercover atau terakomodir diperbolehkan membentuk kelompok tani sepanjang persyaratan dalam pembentukannya diketahui oleh pemerintah desa.

Baca Lainnya :

    "Program ini tidak bisa diberikan perseorangan tapi kelompok karena bentuknya hibah," jelasnya kepada awak media, Rabu (19/6/2019).

    Dirinya juga membenarkan jika dua hari yang lalu PMII telah melakukan audiensi dengan Dinas Pertanian. Bahkan, mempersilahkan bagi para petani untuk membentuk kelompok tani. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 1548 yang telah terdata beserta dengan anggotanya.

    Baca Lainnya :

      "Kami juga sudah mengecek apakah disetiap dusun sudah ada kelompok taninya," ujarnya.

      Selain itu dirinya juga mengaku telah mengecek susunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seperti kebutuhan pupuk maupun saprodi.

      "Kami juga sebetulnya mau bertanya pada teman-teman PMII, kalau memang bisa menyajikan data, berapa yang tidak tercover dalam kelompok tani. Karena sepengetahuan kami yang namanya petani itu dia tergabung dalam kelompok tani karena setiap tahun mereka menyusun RDKK," tambahnya.

      Pihaknya menegaskan, tengah menyiapkan pelaksanaan program petani dengan memverifikasi para petani yang lahannya kurang dari 2 hektar agar mendapatkan program tersebut.

      "Karena program ini nantinya tidak hanya menerima modal saprodi saja tapi juga nanti kita daftarkan asuransi petaninya itu," pungkasnya.

      Sebelumnya puluhan mahasiswa PMII Bojonegoro mempertanyakan program Kartu Petani Mandiri, karena Program tersebut tidak bisa menyeluruh dan tidak semua petani bisa mengakses dan hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani sesuai Perbup no 48 tahun 2018 tentang program petani mandiri.

      “Hingga hari ini diduga Program Petani Mandiri tidak tepat sasaran karena untuk mengakses program. Petani mandiri harus punya KPM dan

      juga tergabung dalam kelompok Tani, namun masih banyak petani yang belum tergabung didalamnya," ujar ketua PMII Nurhayan.(rien)

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more