Kamis, 18 Juli 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Dorong Keterbukaan Informasi Tingkat Desa Melalui Baliho

Editor: nugroho
Selasa, 18 Juni 2019
dok/sbu
DESA TERBUKA : Salah satu desa di Bojonegoro telah menerapkan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran melalui baliho.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) mempengaruhi besaran APBDes, terutama desa penghasil migas seperti Desa Gayam dan Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

ADD yang diterima Desa Mojodelik tahun 2019 sebesar Rp2,4 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp1,3 miliar.

Sedangkan ADD Gayam sebesar Rp2,4 miliar, naik dari tahun 2018 sebesar Rp1,3 miliar

Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari APBDes termasuk dua desa tersebut tidak bisa diawasi secara langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa LKPP, Mita Astari Y menjelaskan pengadaan barang dan jasa di pemerintah desa harus sesuai Peraturan Kepala  (Perka) LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

"Jadi pelaksanan pengadaan barang dan jasa harus sesuai Perka, dan kita tidak bisa mengawasi sampai di tingkat desa," ujarnya saat memberi materi pada acara Workshop Peningkatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Selasa (18/6/2019).

Menurutnya, di dalam aturan tersebut masyarakat bisa mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tanpa harus mengikuti syarat yang ketat. Karena masyarakat tidak akan sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Di sinilah peran masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan pembangunan di desa," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, menyatakan, sistem transparansi anggaran di tingkat desa yang perlu didorong sekarang ini adalah melalui banner, baliho, maupun website desa.

"Ya seperti apa lagi kalau bukan melalui cara itu," ujarnya.

Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Apalagi ADD dan DD yang diterima desa penghasil migas Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, cukup besar.

"Dengan adanya transparansi anggaran inilah bisa menekan celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, meski potensi masuk ranah pidana sangat kecil," pungkasnya. 

Dari pantauan suarabanyuurip.com di lapangan, semua desa di wilayah Kecamatan Gayam, ring satu Blok Cepu, termasuk Desa Mojodelik dan Gayam telah memampangkan pengelelolaan anggaran mulai perencanaan hingga realisasi di baliho dan banner. 

Baliho tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis di wilayah desa masing-masing. Transparansi di tingkat pemerintah desa itu telah dilakukan Bojonegoro sejak 2016 silam.(rien)

 



Dibaca : 228x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan