DPRD Bojonegoro Sebut Kinerja Eksekutif Sektor Pendidikan Belum Terukur

Minggu, 18 Agustus 2019, Dibaca : 283 x Editor : samian

dok SBU
Ketua Komisi C, Sally Atyasasmi.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebut jika kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di sektor pendidikan belum terarah dan terukur dengan baik.

"Kami meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menyerahkan data sekolah rusak baik ringan dan berat serta target penyelesaian perbaikannya, tapi sampai sekarang belum diberikan," kata Ketua Komisi C, Sally Atyasasmi kepada Suarabanyuurip.com, Minggu (18/8/2019).

Baca Lainnya :

    Menurutnya, sektor pendidikan di Bojonegoro tidak bisa hanya bertumpu pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, yakni Dinas Pendidikan. Karena, dalam pelaksanaannya di masyarakat, program pendidikan butuh integrasi dari beberapa OPD terkait.

    "Seperti Dana Alokasi Pendidikan yang tidak cair, ini ada peran dari Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD). Tapi sinergitas kedua OPD ini sangat kurang bahkan tidak ada," tegasnya.

    Baca Lainnya :

      Adanya Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk pendidikan tahun ini sebesar Rp73 miliar, menurut Politisi asal Partai Gerindra ini, dinilai masih kurang. Karena, di daerah lain seperti Banyuwangi, butuh anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk sektor pendidikan terutama pembangunan gedung sekolah.

      "Jadi angka Rp73 miliar dari DBH Migas pendidikan itu masih kecil," ungkapnya.

      Namun, menurut wanita berparas cantik ini, akibat dari kinerja yang tidak terukur dari eksekutif untuk sektor pendidikan, anggaran Rp73 miliar saja tidak akan mampu menyerap apalagi jika ditambah sampai angka triliun.

      "Seharusnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa memetakan tugas masing-masing OPD dalam melaksanakan program pendidikan dan Dinas Pendidikan menjadi leading sektornya," pungkasnya.

      Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Kuzaini, menyampaikan, jika saat ini tengah melakukan pendataan ulang jumlah sekolah rusak di Bojonegoro baik tingkat SD dan SMP.

      "Setelah selesai, akan segera kami kirimkam Komisi C," ujarnya.

      Pihaknya membantah jika integrasi dengan OPD lain tidak berjalan baik. Karena selama ini, selalu berkoordinasi baik dengan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Sosial, maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

      "Karena pembangunan sekolah diatas Rp200 juta ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya," tandasnya.

      Sementara anggaran untuk membangun gedung sekolah yang rusak tahun ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah kurang lebih sebesar Rp20 miliar dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebesar Rp14 miliar.

      "Kami tidak tahu terkait DBH Migas Pendidikan sebesar Rp73 miliar, mungkin saja sudah dibagi rata di dalam APBD," pungkasnya.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more