Selasa, 13 November 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

FITRA Jatim Sebut Daerah Tak Serius Kelola PI Blok Tuban

Editor: samian
Rabu, 07 November 2018
dok SBU
Koordinator Advokasi Anggaran FITRA Jatim, Miftahul Huda.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur (Jatim), menyebut Pemerintah Daerah dan Provinsi tidak serius mengelola Participating Interest (PI) atau penyertaan modal Blok Tuban. Meski Pertamina EP Asset 4 telah mengelola Lapangan Sukowati sejak Maret 2018 lalu.

"Saya melihat, tidak ada niat dari Pemkab dan Provinsi untuk kelola PI Blok Tuban," kata Koordinator Advokasi Anggaran FITRA Jatim, Miftahul Huda, kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (7/11/2018).

Hal ini bisa dilihat dari progres tindak lanjut PI Blok Tuban yang terkesan mandek dan belum ada upaya apapun untuk mendapatkan hak daerah sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Miftah, sapaan akrabnya, kabar terakhir PI Blok Tuban adalah adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman  pada 2016  lalu di Surabaya.

"Setelah itu, kok tidak ada kabar lagi," imbuhnya.

Seharusnya, Pemerintah Daerah seperti Bojonegoro dan Tuban aktif menanyakan PI Blok Tuban. Terlebih dalam kondisi produksi Lapangan Sukowati sebesar 10.000 Barel per hari (Bph) dengan asumsi minyak mentah USD70 per barel ke Kementerian ESDM atau SKK Migas.

"Kalau diam saja, ya sudah berarti tidak ada niat," tukas pria ramah ini.

Sesuai Permen ESDM 37 tahun 2016 menyebutkan, pola kerjasama nantinya akan menggunakan Golden Share yakni keuntungan akan dibayar sebagai pengembalian modal yang dikeluarkan oleh Pertamina EP setelah mendapatkan hasil.

"Daerah harus cari tahu, kenapa sampai sekarang belum ada penawaran PI. Selain itu, BUMD juga perlu menyiapkan diri," tandasnya.

Sebelumnya, Manajer Komunikasi dan Relasi PHE Pusat, Ifky Sukarya, mengatakan tengah menunggu kabar dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) soal PI Blok Tuban.

"Sampai sekarang belum ada surat resmi yang masuk, terkait persiapan Pemprov Jatim maupun BUMD di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten II Pembangunan dan Perekonomian Setda Bojonegoro, Setyo Yuliono, mengaku, sejak adanya MoU di Surabaya 2016 lalu, sampai sekarang belum ada lagi kabar dari pemerintah pusat.

"Ya belum ada kabar lagi," lanjut Nanang, sapaan akrabnya.

Pihaknya telah berupaya menindaklanjuti PI Blok Tuban dengan berkirim surat ke Kementerian ESDM. Namun, apabila diperlukan maka Pemkab Bojonegoro akan berkirim surat lagi.

"Kita pernah menanyakan itu, tapi sudah lama. Kalau perlu, ya kita kirim surat lagi," tandasnya.

Pemkab Tuban, Jawa Timur, dalam waktu dekat berencana menemui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pusat di Jakarta untuk

mempercepat keterlibatan penyertaan modal bersama BUMD Pemkab Bojonegoro dan Pemprov Jatim.

"Kita akan temui PHE di Jakarta secepatnya," ujar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban, Cucuk Dwi Sukwanto.(rien)

Dibaca : 327x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan