Jatam Soroti MoU Kementerian ESDM dan KLHK

Sabtu, 04 Mei 2019, Dibaca : 826 x Editor : nugroho

kompas.com
Koordinator Jatam, Merah Johansyah.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Masyarakat Sipil menilai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) memiliki sejumlah kelemahan pada aspek penegakan hukum. 

"Terutama bagi perusahaan yang abai dalam melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang," ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah, kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (4/5/2019).

Baca Lainnya :

    Nota kesepahaman yang dimaksud tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Penandatangan MoU ini merupakan upaya meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas antara Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup. 

    MoU tersebut dinilai melemahkan kewenangan KLHK. Kata Merah, panggilan akrab Merah Johansyah, KLHK seperti “main aman” dan tidak mau menggunakan kewenangan dan instrumen pidana lingkungan untuk menjerat perusahaan tambang yang menyebabkan korban tewas. 

    Baca Lainnya :

      "Yang dibutuhkan oleh masyarakat korban lubang tambang sekarang ini tindakan hukum, bukan sekedar MoU,” tegasnya. 

      Menurutnya, isi MoU juga terlalu fokus pada persoalan reklamasi dan lubang tambang di kawasan hutan dan menutup mata pada persoalan serupa di luar kawasan hutan. 

      Seharusnya, lanjut dia, pengawasan dan penegakan hukum mengenai kejahatan reklamasi dan lubang tambang bukan hanya di kawasan hutan.

      "Padahal lubang bekas tambang banyak tersebar di luar kawasan hutan,” bebernya. 

      Di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terdapat sejumlah tambang. Baik tambang migas maupun galian C yang berada di kawasan hutan maupun di tengah pemukiman penduduk.

      Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro, Nurul Azizah dikonfirmasi melalui stafnya Ana Mutmainah, menyatakan jika daerah tidak memiliki wewenang atas reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Bojonegoro. 

      Sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut dia, pemerintah daerah hanya sebatas mengetahui saja.

      "Tindak lanjut dan pengawasannya ada di Dinas ESDM Pemprov Jatim," sambungnya.

      Sementara Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) perusahaan migas di Bojonegoro, tambah dia, berada di Kementerian KLHK.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more