Keterbukaan Informasi Mati Buka Potensi Penyimpangan

Selasa, 18 Juni 2019, Dibaca : 485 x Editor : samian

Ririn Wedia
Anggota Badan Pekerja ICW, Lais Abid.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi lahan basah tindak pidana korupsi. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp4,6 Triliun.

"Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, harus membuka dokumen kontrak terhadap pengadaan barang dan jasa," kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Coruptions Watch (ICW), Lais Abid, kepada Suarabanyuurip.com disela-sela acara workhsop Peningkatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Aston, Selasa (18/6/2019).

Baca Lainnya :

    Menurutnya, Kabupaten Bojonegoro pernah diakui sebagai daerah dengan keterbukaan informasi publik atau Open Government Partnership (OGP) melalui kebijakan pemerintah sebelumnya berupa sistem open dokumen kontrak.

    "Kalau sekarang kran informasi justru tertutup, maka dikatakan ironis. Seharusnya, Kepala Daerah yang baru justru meneruskan program keterbukaan informasi publik, bahkan lebih ditingkatkan lagi," tegasnya.

    Baca Lainnya :

      Matinya sistem keterbukaan informasi publik terhadap pengadaan barang dan jasa di Bojonegoro akan membuka potensi penyimpangan dalam suatu proyek meskipun kecil kemungkinan menjadi tindak pidana.

      Sementara itu, Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Mita Astari Y mengatakan, ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek. Pertama, yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK).

      "Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis," ujarnya.

      Kedua, dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

      "Akan tetapi, HPS ini tidak bisa menjadi tolak ukur adanya penyimpangan," lanjutnya.

      Setelah itu, ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen itu memuat data kualifikasi pengadaan. Berikutnya, ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender. Setelah itu, baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang.

      "Kontrak pengadaan juga harus dibuka agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar," tandasnya.

      Sebab, seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi harga pasar. Masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan.(rien) 


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more