Selasa, 26 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Komisi A Bakal Undang SKK Migas dan ITS

Editor: samian
Minggu, 11 Maret 2018
Ali Imron
Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur, berencana mengundang Satuan Kerja Khusus Kegiatan Pelaksana Hulu Minyak dan Has Bumi (SKK Migas) Jabanusa dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam rapat kerja (Raker) bulan April 2018 mendatang.

Diadakannya Raker tersebut, mengingat pada pertemuan hari Senin (5/3) kemarin di Kecamatan Rengel masih belum ada titik temu antara Pemerintah Desa (Pemdes) Bulurejo dengan pihak Join Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) soal kompensasi dampak lingkungan dari Control Processing Area (CPA) Mudi.

"Ini tugas kami untuk memfasilitasi keluhan warga Dusun Semutan, Desa Bulurejo," ujar Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, melalui pesan singkat yang diterima suarabanyuurip.com, Minggu (11/3/2018).

Agung menilai, tuntutan masyarakat agar mendapat kompensasi dari JOB P-PEJ itu sangat wajar. Dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat sudah mendapatkan kompensasi dan artinya memang di Desa Bulurejo terdampak flare.

"Sehingga bila tahun 2016 sampai saat ini belum diberi maka menjadi pertanyaan mengapa itu bisa terjadi," terangnya.

Apabila alasannya berdasarkan kajian dari perguruan tinggi ITS, bahwa operasional flare sudah di bawah ambang batas dianggap sangat subjektif karena analis atau hasil penelitian dari ITS tidak melibatkan unsur pemdes dan tokoh masyarakat setempat. Ada kesan sudah di desain pihak JOB P-PEJ.

Solusi atas kebekuan tersebut, maka pada pertemuan yang akan datang Komisi A akan mengundang juga pihak SKK Migas dan ITS agar bisa cepat clear. Tanpa kehadiran semua pihak terkait, tentu polemik kompensasi Bulurejo akan berlarut.

Field Administraition Superintendent (FAS) JOB P-PEJ, Akbar Pradima, berdalih jika sejak tahun 2016 memang sudah tidak ada lagi kompensasi dampak flare. Pemberian kompensasi itu harus berdasarkan data dari kajian ilmiah.

"Semua itu ada mekanisme dan aturannya karena itu uang negara semuanya akan diaudit," sergah Akbar sapaan akrabnya.

Jika terdapat adanya pelanggaran terkait dengan aturan lingkungan secara otomatis keberadaan JOB PPEJ akan langsung berhadapan dengan aparat. Berdasarkan peraturan dan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independent ITS, bahwa tidak ada lagi dampak flare dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan bukan tidak peka dengan sosial, dan selalu marah kalau ada aturan yang dilanggar oleh pekerja. Kalau memang bisa membuktikan berdasarkan data adanya dampak flare silahkah dilaporkan, biar semuanya fair.

Sekalipun tidak lagi memberi kompensasi damnpak flare, namun perusahan tetap menyalurkan program tangung jawab sosial perusahaan (TJSP) kepada Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sebagai desa ring dua dari operasional perusahaan. Pada tahun 2016 dana untuk Desa Bulurejo sebesar Rp300 juta dan tahun 2017 sebesar hampir Rp204 juta.

"Desa Bulurejo ini merupakan salah satu dari sebelas desa binaan kami termasuk di Bojonegoro," pungkasnya.(aim)

Dibaca : 411x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan