Sabtu, 15 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Komnas HAM Temui Warga Penolak Kilang Tuban

Editor: nugroho
Kamis, 24 Mei 2018
Ali Imron
DENGAR KELUHAN WARGA : Perwakilan Komnas HAM 4 RI saat bertemu dengan warga Desa Remen-Mentoso, Kecamatan Jenu.

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban - Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 4 Republik Indonesia (RI), bertemu dengan puluhan warga Desa Remen-Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (24/5) sekitar pukul 11:00 WIB siang. Tim yang konsentrasi pada pemantauan dan penyelidikan ini, ingin mendengarkan langsung keluhan warga yang menolak proyek Kilang NGRR Tuban patungan Pertamina-Rosneft Oil Company asal Rusia di desa mereka. 

"Kami datang ke Dusun Mlangwe, Desa Mentoso untuk mengetahui akar penolakan dari warga," ujar perwakilan tim Komnas HAM 4, Dewi Retna Dita saat mengawali perbincangannya dengan warga. 

Pertemuan non formal tanpa kehadiran unsur pemerintah dan aparat ini berlangsung santai. Sejak dibuka mulai pukul 11:00 WIB dan selesai sekitar 12:10 WIB, satu persatu warga menyampaikan alasan penolakan terhadap proyek pengolahan minyak mentah berkapasitas 300 ribu Barel Per Hari (BPH). 

Warga Mentoso, Suciati, menceritakan selama ini warga Remen dan Mentoso sudah makmur hidup dari hasil pertanian. Jika lahannya digusur untuk proyek strategis nasional, tak ada jaminan lebih sejahtera. 

“Dipaksa bagaimanapun kami tetap ingin bertani,”  ucapnya. 

Selain untuk makan sehari-hari, hasil pertanian selama ini juga untuk menyekolahkan anaknya. Komitmen tersebut yang membawa berkah, dan mengantarkan generasi Remen-Mentoso sampai ke jenjang sarjana. 

Senada  diucapkan warga Dusun Sumurpawon, Desa Remen, Wasri. Dengan menolak proyek kilang, warga mendapat intimadi dari aparat keamanan dan pemerintah. Mulai dipaksa untuk menghadiri sosialisasi, sampai papan dan spanduk penolakan dirampas oleh Satpol PP. 

“Karena lahan ini hak kami akhirnya kami pasang lagi tulisan penolakan,” sambungnya.

Warga telah bersemboyan lebih baik mati daripada adanya kilang. Penolakan ini bukan tanpa dasar. Adanya industrialisasi di Kecamatan Jenu mulai Kilang Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Terminal BBM Tuban, sampai PLTU Tanjung Awar-awar, menyisakan persoalan kesenjangan sosial yang mendalam. 

“Kami tidak ingin kesengsaraan itu terjadi,” tegasnya. 

Warga Mentoso lain, Soewarto meminta Komnas HAM mendesak Gubernur Jatim untuk mundur dan mengumumkan batalnya kilang di Tuban. Jangan sampai proyek tersebut menciderai regulasi yang ada di Indonesia.

Dijelaskan, sesuai penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 2 tahun 2012, pembangunan infrastruktur minyak baru mempunyai nilai sebagai pembangunan untuk kepentingan umum apabila ada keterkaitan dengan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas.

Sedangkan di Desa Remen-Mentoso serta seluruh Kecamatan Jenu, lanjut Seowarto, sama sekali tidak ada kegiatan usaha hulu. Jadi rencana pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu ini bukan pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan Pertamina/Rosneft yang berbendera asing (Rusia).

Karenanya pemerintah tidak bisa menggunakan UU Nomor 2 tahun 2012 sebagai landasan operasionalnya yaitu melakukan sosialisasi, konsultasi publik dan seterusnya. Hal itu merupakan tahapan-tahapan yang khusus diperuntukkan bagi pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum.

“Pembangunan kilang ini bukan untuk kepentingan umum. Karena itu Pemprov maupun Pemkab Tuban tidak perlu melakukan tahapan itu,” tegas mantan penegak hukum di wilayah Pemkab Tuban itu

Komnas HAM berpesan kepada masyarakat jangan anarkis. Sebagai lembaga perwakilan pemerintah pusat, pihaknya akan menyampaikan keluhan masyarakat. Dengan catatan ada dokumen pendukung berupa tanda tangan riil dari warga. 

Akhirnya Suciati mengambil dokumen satu bendel di rumahnya, kemudian diberikan ke Komnas HAM. Di dokumen tersebut ada tanda tangan 2.069 warga.

Sebatas diketahui, perwakilan Komnasham 4 yang datang menemui warga meliputi, Dewi Retna Dita, Yunita Christine, dan Vella Okta Rini. Setelah bertemu warga, ketiganya langsung bertolak ke Pemkab Tuban untuk menghimpun data penolakan Kilang termodern di dunia ini. (aim)

Dibaca : 1285x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>