Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

KPU Blora Verifikasi Ulang DPT

Editor: nugroho
Selasa, 12 November 2013

SuaraBanyuurip.com - Ali Musthofa

Blora – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora, Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memvalidasi data pemilih. Hal ini sebagai tindaklanjut Surat Edaran (SE) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang memerintahkan kepada KPU Kab/Kota agar melakukan verifikasi ulang terhadap data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki NIK invalid.

Ketua KPU Blora, Arifin, S.Ag, menegaskan, Verifikasi ulang itu akan dilakukan oleh PPS dengan cara menemui pemilih dengan NIK invalid untuk mendapatkan informasi tentang NIK dan NKK, jika pemilih memiliki identitas kependudukan berupa KTP atau KK.

"Selain itu juga memvalidasi data pemilih terkait nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan status kawin," kata Arifin.

Ditambahkan anggota KPU Blora Bidang Pemutakhiran Daftar Pemilih, Achmad Husain, secara teknis verifikasi ulang dilakukan untuk melengkapi data NIK invalid dan data-data lain yang belum lengkap. Sementara bagi pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan, PPS membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh PPS yang melakukan verifikasi dan pemilih yang bersangkutan. Kemudian hasil verifikasi ulang dilaporkan ke KPU Blora untuk dilakukan entry data.

"Berita Acara perbaikan secara berjenjang  mulai dari KPU Blora, KPU Jateng dan KPU RI," kata Husain.

Sebagaimana diketahui bahwa penetapan DPT Pemilu tahun 2014 telah melalui proses yang panjang dimulai dari Pencocokan dan Penelitian dilapangan oleh Pantarlih, Pengumuman DPS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS, Penyusunan dan Pengumuman DPSHP yang dilanjutkan dengan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPSHP, Penyusunan dan Pengumuman DPSHP Akhir.

Namun karena dalam skala nasional data DPT masih terdapat banyak permasalahan, maka KPU RI memerintahkan untuk melakukan perbaikan terhadap DPT yang telah ditetapkan dan menetapkan kembali DPT Hasil Perbaikan pada tanggal 12 Oktober 2013. Setelah penetapan ini terdapat rekomendasi dari Bawaslu yang merekomendasikan perubahan DPT karena masih terdapat pemilih yang diidentifikasi ganda dan lain-lain. Dengan ini maka DPT kembali dilakukan perubahan dan ditetapkan perubahannya pada tanggal 1 November 2013.

Sementara itu, pewakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Blora, Indah Sulistiyorini didampingi Cahyo, dalam Rakor yang digelar pada Seni, (11/11/2013) kemarin, menekankan kepada prosedur penerbitan NIK yang tidak bisa serta merta diterbitkan oleh Dispendukcapil. Melainkan harus melalui prosedur yang dimulai dari bawah. Dengan demikian, Dispendukcapil tidak bisa membantu KPU Blora untuk menerbitkan NIK bagi yang tidak mempunyai identitas kependudukan.

"Sedangkan bagi pemilih yang sudah mempunyai identitas kependudukan tetapi belum ada dalam DPT, Dispendukcapil dapat membantu dengan melacaknya dalam data base kependudukan," ujar Cahyanto.

Dari proses verifikasi ulang ini diharapkan seluruh data NIK invalid dalam DPT dapat diselesaikan oleh PPS sampai dengan 18 November 2013.(ali)

Dibaca : 880x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan