SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamomgan – Sebanyak 426 desa di Lamongan, Jawa Timur, telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun dari jumlah tersebut sebagian banyak belum bisa berfungsi optimal.
Untuk mengoptimalkannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan akan membentuk BUMDes bersama yang digabungkan dengan pengelolaan dana pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakakat (PNPM) yang aset aktifnya mencapai Rp84 miliar, dan aset iddle sebesar Rp19 milliar.
“Dengan cara ini diharapkan BUMDes bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat pedesaan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Khusnul Yaqin, Selasa (20/2/2018) kemarin.
Saat ini BUMDes bersama sudah terbentuk di 9 kecamatan. Sementara sisa kecamatan lainnya akan dituntaskan di akhir Februari 2018. Â
“Kita juga akan mengundang sejumlah perusahaan profesional sebagai calon rekanan BUMDes,” tegasnya.
Dari pantauan suarabanyuurip.com, keberadaan Bumdes di beberapa desa masih belum maksimal pengelolaannya.Bidang usaha yang dikelola masih berkutat pada penjualan sarana pertanian. Kantor Bumdes juga masih mendompleng di kantor desa.
Seperti di Desa Trosono, Kecamatan Sekaran Bumdes mengelola penjualan pupuk dan obat pertanian. Dana yang dikucurkan sejak berdiri tahun 2016 rata-rata 50 juta per tahun dari Dana Desa (DD).
” Yang dikelola BUMDes sementara ini kebutuhan pertanian karena ini yang dibutuhkan petani, ” kata Kades Trosono Sutrisno.
Hal yang sama juga ditemui di Desa Jugo, Siman, Bugel dan belasan desa lain di Kecamatan Sekaran.
Di kecamatan Babat dari 21 Desa sejak tahun 2017 telah dibentuk Bumdes. Tidak jauh berbeda, pemanfaatan BUMDes masih sebatas usaha pertanian.
” Sejak tahun 2017 dari 21 Desa sudah mendirikan Bumdes. Kami terus mendorong agar Bumdes mampu mengelola usaha yang variatif, ” papar Kasi PMD Kecamatan Babat Achmad Syafii.(tok)