Minta Dibeli Rp9 Triliun, Kejaksaan : Pemilik Tanah Blok Cepu Harus Ikuti Mekanisme

Kamis, 30 Mei 2019, Dibaca : 34428 x Editor : nugroho

dok/sbu
BELUM BERES : Tanah milik Ali Mukarom di dalam pagar area produksi Blok Cepu minta dibeli Rp9 triliun.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pembebasan lahan untuk pengembangan Lapangan Minyak Banyu Urip, Blok Cepu, di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hingga saat ini masih menyisakan persoalan.

Sebidang tanah milik Ali Mukarom, warga Desa Malo, Kecamatan Malo, belum berhasilkan dibebaskan  operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Lokasinya berada di are produksi.

Baca Lainnya :

    Persoalannya, pemilik lahan meminta harga sebesar Rp9 triliun untuk tanah seluas 4.300 meter persegi. Harga tersebut dinilai SKK Migas dan EMCL, di atas batas kawajaran.

    Problema tersebut memantik reaksi Kejaksaan Negeri  (Kejari) Bojonegoro. Korps Adhyaksa ini meminta agar pemilik lahan mengikuti mekanisme dalam penentuan harga jual tanah. Karena sesuai Undang-undang No 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kegiatan industri hulu migas masuk kepentingan umum.

    Baca Lainnya :

      "Memang, pemilik lahan itu memiliki kekuasaan penuh. Tapi harus ikuti mekanisme," kata Kasat Intel Kajari Bojonegoro, Syaiful Anam, kepada Suarababyuurip.com, Rabu (29/5/2019) kemarin.

      Dijelaskan, sesuai aturan tersebut, pemerintah menunjuk tim appraisal untuk menaksir dan menentukan harga sebelum melakukan pembebasan.

      "Artinya, harga yang diberikan tidak seenaknya saja. Ada sejumlah pertimbangan untuk menentukan harganya," tegasnya.

      Namun demikian, pihaknya meminta EMCL melakukan pendekatan secara preventif kepada pemilik lahan.

      "Perusahaan harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan," saran Syaiful.

      Sementara itu, Ali Mukarom (40), tetap bersikeras meminta harga Rp9 triliun untuk tanahnya yang sekarang ini di dalam pagar area produksi minyak Banyu Urip.

      Bahkan mantan Ketua PAC PPP itu sekarang menuntut ganti rugi Rp100 miliar, karena selama 9 tahun tidak bisa menggarap lahannya.

      "Setelah ganti rugi, saya minta lahan itu disewa saja. Tidak usah dibeli, tidak apa-apa. Tapi harga sewa tetap saya yang menentukan. Tidak usah pakai apraisial segala," tegas Ali Mukarom dikonfirmasi terpisah.

      Menanggapi itu, Humas dan Juru Bicara EMCL, Rexy Mawardijaya, menegaskan, EMCL dan SKK Migas mendukung Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam proses penyelesaian pengadaan lahan untuk kepentingan operasi Lapangan Banyu Urip sesuai aturan yang berlaku.

      "Proses penyelesaian pengadaan lahan untuk kepentingan operasi Lapangan Banyu Urip sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more