Selasa, 13 November 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Migrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Meningkat, APBD Lebih Hemat

Editor: nugroho
Sabtu, 23 Juni 2018
dok/sbu
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Heru Sugiharto.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro- Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program penerima bantuan iuran (PBI), akan semakin memudahkan masyarakat miskin mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Warga miskin di bumi Angling Dharma -sebutan lain Bojonegoro - dapat berobat atau mendapat pelayanan kesehatan yang sama di manapun berada di Indonesia, tidak hanya terbatas wilayah Bojonegoro seperti Jamkesda. 

"Ini lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Mereka bisa memperoleh akses pelayanan kesehatan lebih luas," kata Penjabat Bupati Bojonegoro, Suprianto, usai halal bi halal bersama aparatur sipil negara (ASN) dan wartawan di rumah dinas komplek perkantoran Pemkab Jalan Mas Tumapel, Jumat (22/6/2018) kemarin.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Pemkb Bojonegoro, Heru Sugiarto, menegaskan migrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan ini juga dapat menghemat APBD sebesar Rp33.311.790.027. Efisiensi ini diperoleh dari berkurangnya jumlah warga miskin penerima Jamkesda yang sebelumnya sebanyak 163.190 jiwa, setelah diverifikasi lolos 117.088 jiwa.

Dari sejumlah 117.088 jiwa tersebut biaya iuran untuk pembayaran premi yang dikeluarkan Pemkab Bojonegoro Rp23.000 per jiwa selama 12 bulan adalah sebesar Rp32.316.288.000. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding serapan anggaran Jamkesda di APBD 2017 sebesar Rp65.628.078.027, dari alokasi anggaran yang disediakan sebanyak Rp68.427.233.191.

"Jadi bisa menghemat Rp33.311.790.027," tegas Heru saat jumpa pers di rumah dinas usai halal bi hahal.

Dijelaskan, berdasarkan basis data terpadu, masyarakat miskin di Bojonegoro tahun 2015 sebanyak 525.255 jiwa. Sedangkan masyarakat yang mendapatkan KIS dari pemerintah Pusat per 1 Juni 2018 sebanyak 296. 841 jiwa. Masyarakat miskin yang belum mendapatkan KIS, lanjutnya, mendapatkan kartu Jamkesda sebanyak 163.190 jiwa. 

"Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan data pemegang jaminan kesehatan melebihi data masyarakat miskin yang ada," terangnya. 

Diungkapkan, serapan dana Jamkesda tahun 2017, sebesar Rp 65.628.078.027 itu digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan di tiga RSUD sebesar Rp 53.883.326.603. Rinciannya, untuk pelayanan rawat jalan 33.507 jiwa dan rawat inap 9.046 jiwa, pembiayan pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp11.744.751.424.

Menurut mantan Camat Margomulyo ini, berdasarkan hasil verifikasi 10.000 dari 163.190 jiwa peserta Jamkesda yang lolos hanya sebesar 7.496 jiwa (74,96 %), dan hasil verifikasi 13.201 dari 163.190 jiwa peserta Jamkesda yang lolos sebesar 9.048 jiwa (68,54%).

"Rata-rata hasil verifikasi yang lolos adalah 71,75%. Ini dikarenakan ada yang meniggal dunia, pindah tempat ke Kabupaten atau Kota lain, menjadi peserta BPJS mandiri dan sudah memiliki KIS PBI Pusat," jelasnya.

Berdasarkan verifikasi tersebut, lanjut dia, maka peserta Jamkesda yang akan diintergrasikan adalah 71,75% dikali 163.190 jiwa sama dengan 117.088 jiwa.

Heru, sapaan akrabnya menambahkan, migrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan ini dalam rangka melaksanakan Program Nawacita Presiden RI Joko Widodo sebagaimana amanat undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentabg sistem Jaminan Sosial Nasional, berikut pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013, yang diubah dengan peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013, dan peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang pada intinya menyatakan bahwa penduduk yang belum masuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Inpres Nomor 8 tahin 2017 tentang Optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pada intinya mengintruksikan kepada Bupati dan Walikota untuk memastikan seluruh penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam waktu sampai dengan 31 Desember 2018.

"Namun demikian dalam masa transisi, Pemkab Bojonegoro tetap menyediakan anggaran Jamkesda bagi masyarakat miskin yang belum terintegrasi ke BPJS yang selanjutnya akan diintegrasikan, sehingga masyarakat miskin di Bojonegoro tetap mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan secara gratis," pungkasnya.

Ditanya tentang bagaimana dengan sekitar 500 ribu lebih warga Bojonegoro yang selama ini belum memperoleh Jamkesda, maupun menjadi peserta BPJS dan KIS, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiyati menegaskan, jika mereka adalah warga mampu yang dapat mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mandiri.

"Oleh karena itu mereka perlu didorong agar menjadi peserta BPJS secara mandiri," pungkas mantan Direktur RSUD Padangn ini.(rien)

Dibaca : 807x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan