Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pemdes Gayam Tak Miliki Dokumen Kontrak Sewa EPF

Editor: samian
Kamis, 09 November 2017
Ririn Wedia
Kades Gayam, Winto, (berpakaian dinas) saat hearing bersama Komisi A, dan EMCL.

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hingga saat ini belum pernah memegang dokumen kontrak sewa lahan yang digunakan fasilitas Early Production Facility (EPF) Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, yang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD).

"Hingga saat ini, kami belum memiliki dokumen kontrak untuk sewa TKD yang digunakan sebagai fasilitas EPF dari tahun 2013 sampai 2015," kata  Kepala Desa Gayam, Winto saat hearing bersama Komisi A dan EMCL di kantor DPRD setempat, Selasa (7/11/2017) lalu.

Menurutnya, TKD di wilayahnya sebagian besar digunakan untuk pengembangan Lapangan Banyuurip oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

"Ada dua tipe yang digunakan, pertama untuk Well Pad C, dan kedua untuk EPF," imbuhnya.

Luasan TKD yang disewakan untuk EPF ini ada 2 persil, kata Winto, yang pertama 19.450 meter persegi, kedua 3400 meter persegi. Sementara 6 Ha lainnya milik warga di tiga desa yakni  Gayam, Begadon, dan Ringintunggal.

Sebagai informasi, lanjut Winto, yang menandatangani kontrak sewa TKD tersebut adalah antara PT Bojonegoro Sarana Baja (BSB) yang diwakili Deddy Affidick dengan Syamsul Hadi selaku Sekretaris Desa Gayam.

PT BSB diketahui sebagai mitra Joint Operating (JO) Badan Usaha Milik daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) yang mengelola lahan seluas 19,4 Ha untuk EPF Blok Cepu.

"Syamsul Hadi disini sebagai penanggung jawab pengelola tanah mewakili Desa Gayam," tandasnya.

Kebetulan, untuk TKD dulunya merupakan sawah bengkok yang penghasilannya menjadi hak perangkat desa. Waktu itu, seluas 19.450 meter persegi menjadi haknya  Sekretaris Desa. Sedangkan,  3400 meter persegi menjadi haknya pembantu Kepala Dusun Gayam.

"Hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan," tutupnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A, Anam warsito, mengaku, semakin heran dengan keterangan berbeda dari tiga kubu. Bagaimana bisa, Lahan yang digunakan untuk EPF tersebut diklaim sebagai milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sementara sudah jelas ada TKD Gayam dan tanah warga didalamnya.

"Yang satunya lagi, PT BBS juga bilang tidak ada kaitannya dengan Pemkab. Ini pasti ada benang kusut yang harus ditarik lurus," tegasnya.

Pihaknya mengaku, pasca melakukan hearing Selasa lalu, akan memanggil beberapa pihak lagi untuk mengklarifikasi hal tersebut. Terlebih, PT BBS yang berperan penting belum bisa menghadiri hearing.

Seperti diketahui, EMCL  mengaku sewa-menyewa dilakukan antara  EMCL sebagai penyewa dengan BUMD PT Bangkit Bangun Sarana (BBS) bersama mitra Joint Operatingnya PT Bangun Sarana Baja (BSB).

Sepengetahuan EMCL, nilai saat awal sewa April tahun 2008 sampai akhir tahun 2013 adalah US$ 928.000 berdasarkan bisnis to bisnis.

Kemudian, saat perpanjangan karena perbandingan signifikan disebabkan NJOP, tagihannya mencapai US$ 12,9 juta mulai November 2013 sampai Desember 2015.

"Di dalam perjanjian apabila diperpanjang maka ada eskalasi, pada saat  itu di dalam kontrak sewa didasarkan nilai NJOP," kata Perwakilan EMCL, Dahrul Nizam.

Tahun 2013 itu angka persisnya naik signifikan. Yakni, pada awal sewa 2008-2009 Rp27.000 per meter, kemudian tahun 2013 menjadi Rp300.000 karena dianggap lokasi itu adalah lokasi migas.(rien) 

 

 

Dibaca : 217x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan