Sabtu, 23 Maret 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pemkab Tegaskan Mutasi Pejabat Ada Izin Kemendagri

Editor: samian
Kamis, 10 Januari 2019
Ririn Wedia
Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Joko Lukito.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan, mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Bupati Anna Muawanah, sudah dibahas oleh tim dan sesuai mekanisne yang ada.

"Bahkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga ada," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Joko Lukito, kepada Suarabayuurip.com, Kamis (10/1/2019).

Prosedur yang dilakukan untuk mutasi pada 35 pejabat eselon tersebut, kata Joko, sudah sesuai semuanya. Sehingga, jika ada yang berkomentar ini dan itu dipersilahkan.

"Silahkan saja ya mau berkomentar seperti apa, karena semua sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang ada," lanjut pria yang juga sebagai Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan.

Selain itu, dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbatas di Bojonegoro menyebabkan beberapa jabatan strategis menjadi kosong dan menjadikan beberapa pejabat harus rangkap pekerjaan.

"Sekarang kalau memang belum ada darimana dapatnya? Ya harus mutasi lagi. Dan ini akan kita lakukan lagi untuk mengisi yang kosong-kosong," tegas mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga.

Selama ini, mutasi pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro merupakan hal yang biasa dan dinamis. Bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang salah satunya pemberantasan kroni pemerintahan sebelumnya.

"Oh, tidak ada itu. Mana ada pemberantasan. Tidak ada," tegasnya.

Sampai saat ini, kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bojonegoro adalah sebanyak 16.000, sementara jumlah PNS sendiri adalah sebanyak 9000 orang. Sehingga, masih kurang 7000 orang lagi.

"Tiap tahun pasti ada yang pensiun, jadi kekurangannya bnayak sekali," tandas Joko.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta Bupati Anna Muawanah untuk mengutamakan azas profesionalisme dan proporsionalisme dalam melantik pejabat daerah seperti yang telah dilakukan pekan lalu.

"Penempatan posisi seorang pejabat itu, memang hak prerogatif bupati. Tapi perlu diingat, dalam melantik jangan berdasarkan suka atau tidak suka secara personal," kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto.

Sementara Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, menuding mutasi yang dilakukan Bupati Anna Muawanah lebih pada pemberantasan kroni dari pemerintahan sebelumnya yang dijabat Suyoto.

"Mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Anna jelas tidak menopang prioritas pembangunan lima tahun kedepan, lebih pada pemberantasan kroni," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 666x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>