Senin, 28 Mei 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Perlu Kajian Ulang Melibatkan Warga Sekitar CPA Mudi

Editor: samian
Sabtu, 12 Mei 2018
Ali Imron
Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Munculnya kembali gejolak di sekitar Control Processing Area (CPA) Migas Mudi, Blok Tuban, tepatnya di Dusun Sarirejo, Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, belakangan ini dirasa perlu adanya kajian lingkungan ulang dengan melibatkan masyarakat. Tanpa melakukan skema ini, dampak sosial lingkungan dari eksploitasi Migas Mudi akan terus berlanjut.

"Idealnya masyarakat dilibatkan dalam riset itu," ujar Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, kepada suarabanyuurip.com, Jumat (11/5/2018).

Agung menjelaskan, kajian dari tim ITS itu kalau menyangkut masalah persudut memang betul sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan riset kajian lingkungan. Sedangkan dari sesi prosesnya, Komisi A melihat ITS kurang melibatkan warga baik Pemdes maupun tokoh masyarakat.

"Sehingga kami melihat riset itu masih sepihak," terangnya.

Harapan komisinya yang konsentrasi pada persoalan industri, jika memungkinkan melibatkan warga dalam riset lanjutan. Dikarenakan dalam pertemuan terakhir, ada dua sudut pandang yang beda. Satu sisi masyarakat meminta kompensasi tetap diberikan.

Logikanya, dengan adanya kompensasi ini sudah menunjukkan jika di sekitar flare CPA memang ada dampak baik berupa bising, bau, maupun panas. Kendati demikian, ITS kemarin telah menyakinkan Komisi A bahwa hasil kajian lingkungan di bawah ambang batas.

"Karena dibawah ambang batas maka sifatnya bukan kompensasi melainkan tali asih," tambah politisi PAN Tuban.

Apabila sekarang ada gejolak, tentu keluhan masyarakat ini dianggap tak nyata karena tidak didukung kajian ilmiahnya. Bagaimana keluhan warga sekitar CPA ini, tentu kedepan harus menjadi pedoman pihak terkait untuk melakukan kajian ulang.

Sudah di bawah ambang batasnya dampak flare Mudi dibeber Asisten Profesor Departemen of Engineering Physics Faculty of Industrial TecnologyITS Surabaya, Dr. Eng, Dhany Arifianto. Pria berjenggot tipis itu menjelaskan, jika kajiannya berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996.

“Riset kami menggunakan ISO 1963 di 425 titik pantai dalam area 1 juta meter persegi,” jelasnya.

Pengukuran tersebut dilakukan siang malam. Hasilnya variabel bising, panas, intensitas cahaya, maupun bau gas H2S di bawah ambang batas Kepmen LH Nomor 48 tahun 1996. Hasil tersebut sudah diberikan kepada JOB P-PEJ untuk literasi. Untuk keputusan diberikan tidaknya kompensasi, ditangan operator Migas.

Field Admin Superintendet (FAS) JOB P-PEJ, Akbar Pradima, membenarkan untuk mengeluarkan kompensasi harus ada dasar hukumnya. Setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan, akan diperiksa pemerintah.

“Kami tak bisa memberikan kompensasi,” pungkasnya. (Aim)

Dibaca : 450x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan