Kamis, 18 Juli 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Pertamina EP Cepu Siap Gelontorkan CSR Rp7 Miliar

Editor: nugroho
Jum'at, 26 April 2019
dok/sbu
BUDIDAYA AYAM PETELUR : Salah satu program CSR Pertamina EP Cepu yang dilaksanakan bersama BUMDes Bandungrejo.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia 

Bojonegoro - Operator Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB), Pertamina EP Cepu (PEPC), mengaku, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat (PPM) atau corporate social responsibility (CSR) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 

"Anggaran itu yang sudah disetujui oleh SKK Migas," kata Assistant Manager Field Relations Pertamina EP Cepu, Edy Purnomo kepada suarabanyuurip.com di sela-sela lokakarya media kantor SKK Migas Jabanusa, Surabaya, Senin (22/4/2019) lalu.

Anggaran Rp7 Miliar tersebut untuk kegiatan PPM tahun 2019. Pertamina EP Cepu saat ini masih mengkaji sistem pembagian 60 persen untuk wilayah operasi, dan 40 persen untuk di luar ring yang diwacanakan Pemkab Bojonegoro.   

"Program yang diberikan ada 4 sektor yakni,  pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi ," paparnya. 

Dikatakan Edy, dalam melaksanakan program tersebut, Pertamina EP Cepu telah melakukan sinkronisasi guna mendukung program Pemkab. Selain itu meminta dukungan dan partisipasi stakeholders, transparansi serta membangun ownership program. 

Desa-desa sekitar operasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru masih membutuhkan program CSR dari Pertamina Ep Cepu. Salah satunya Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari.

Desa tersebut masih membutuhkan program CSR berupa jambanisasi dan pembangunan Gedung PAUD. 

"Masih ada 60 kepala keluarga di Kaliombo yang belum memiliki jamban. Tahun kemarin, hnaya dapat 11 jamban dari PEPC," ujar Kepala Desa Kaliombo, Dasmin, dikonfirmasi terpisah, Kamis (25/4/2019).

Dasmin berharap, pengajuan PPM yang semula dikenal sebagai CSR tersebut, bisa langsung berkoordinasi dengan perusahaan dan pihak Kecamatan. Tidak melalui pengajuan proposal pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) seperti yang diminta Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.  

"Takutnya, kalau diajukan ke Pemkab itu birokrasinya lama. Kan yang butuh itu warga," ucapnya. 

Pemerintah desa siap menjamin tidak akan ada program yang tumpang tindih dengan anggaran desa lainnya. Karena alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dituangkan dalam aturan Perbup dan undang-undang. 

"Justru dengan program pemberdayaan dari perusahaan ini mampu menopang kebutuhan lainnya yang tidak teralokasikan," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 778x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan