Polemik Pasar Ngampel, DPRD : Pemkab dan Pemdes Harus Duduk Bersama

Kamis, 15 Agustus 2019, Dibaca : 327 x Editor : nugroho

dok/sbu
DIJAGA KETAT : Aparat kepolisian menjaga pintu gerbang Kantor Pemkab Bojonegoro saar warga Ngampel demo ingin ketemu Bupati Anna


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Polemik izin pembangunan Pasar Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang berujung unjuk rasa kepada bupati, Rabu (14/8/2019) kemarin, mengundang reaksi DPRD setempat.

Wakil rakyat meminta agar Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Bojonegoro dan Pemerintah Desa Ngampel, duduk bersama menyelesaikan masalah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pasar desa. 

Baca Lainnya :

    "Sebaiknya Pemkab duduk bersama menyelesaikan masalah ini," kata Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, kepada suarabanyuurip.com, Kamis (15/8/2019). 

    Komisi dewan yang membidangi masalah migas dan pendapatan daerah-sebutan lain Komisi B- itu mendorong kepada Bupati Anna Mu'awanah segera memberikan izin pemanfaatan lahan aset desa sebagai salah satu syarat menerbitkan IMB Pasar Desa Ngampel.

    Baca Lainnya :

      "Sebab semua proses telah dilalui Pemdes Ngampel," tegasnya.

      Sementara bagi Pemdes Ring 1 Lapangan Sukowati-Ngampel- juga harus mengizinkan lokasi tersebut disewa Pemkab untuk relokasi sementara bagi pedagang Pasar Kota.

      "Jadi saling menguntungkan," imbuh Politisi Asal Partai Amanah Nasional (PAN). 

      Lasuri menghimbau kepada warga Ngampel tidak terbawa emosi. Apalagi sampai menutup pintu masuk Lapangan Migas Sukowati yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Pertamina EP Aset 4 Sukowati Field, karena merupakan objek vital nasional. 

      "Jangan menutup akses objek vital nasional lah ya, itu kan menyangkut kepentingan negara," tandasnya. 

      Kepala Bagian Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, Yanti,  sebelumnya mengungkapkan, jika semua dokumen sudah lengkap. Hanya satu yang belum dilengkapi, yakni izin pemanfaatan lahan aset desa dari Bupati. 

      "Izin itu yang berwenang mengeluarkan DPMD," tukasnya.  

      Sekretaris Dinas Pemerintah Desa (PMD) Djuwono, saat dikonfirmasi terpisah masih enggan memberikan jawaban. 

      Terkatung-katungnya izin pembangunan pasar ini membuat puluhan warga Desa Ngampel melakukan unjuk rasa damai menuntut Bupati Anna Mu'awanah segera menerbitkan IMB Pasar Desa.

      Aksi yang berlangsung di depan Kantor Pemkab Bojonegoro, Rabu kemarin tak membuahkan hasil. Kepala Desa sekaligus Koordinator Lapangan, Pudjianto, memberikan deadliane (batas waktu) seminggu kepada Bupati Anna.

      "Kalau tidak ada jawaban dari Bupati Anna, kita akan blokir akses pintu masuk Pad B Lapangan Sukowati," pungkasnya.(rien)

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more