SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Mahalnya biaya sertifikat tanah menjadikan mayoritas petani di Bojonegoro tidak bisa menyertifikat tanahnya. Mereka lebih membiarkannya tanpa bukti sah atas kepemilikan tanah.
Fenomena inilah yang ditangkap pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Seohadi Moeljono dan Mitroatin, untuk menyiapkan program sertifikat tanah gratis bagi warga miskin. Melalui program ini, warga nantinya bisa memiliki sertifikat tanah, dan bisa dijadikan anggunan memperoleh permodalan untuk membuka atau mengembangkan usahanya.
Program yang digagas pasangan yang dikenal dengan sebutan “Mulyo-Atine” mendapat dukungan dari warga pinggiran hutan. Masyarakat yang mayoritas sebagai petani, dan buruh tani itu berharap agar Pemkab kedepan benar-benar menggratiskan semua biaya sertifikat bagi warga miskin.
“Inginnya gratis “nyel”. Tidak ada biaya sepeserpun,” ujar Mutmainah, warga Desa Bobol, Kecamatan Sekar, kepada Wartawan, Senin (23/4/2018).
Wanita berusia 40 tahun itu mengaku, sudah puluhan tahun sejak orang tuanya meninggal belum juga mampu menyertifikatkan tanah berupa bangunan rumah, dan beberapa petak sawah warisan.
Informasi yang dia peroleh dari warga sekitar yang sudah mensertifikatkan tanahnya, biaya untuk proses hingga terbit sertifikat bisa mencapai puluhan juta rupiah. Selama ini Mutmainah tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani. Setiap tahunnya, hasil pertaniannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan biaya sekolah anaknya.
“Kami tidak kuat bayar. Untuk hidup saja pas-pasan,” tutur Ibu dua anak itu.
Wanita berkulit legam ini mengaku sangat menginginkan, bisa segera mensertifikatkan tanahnya untuk menghindari masalah kepemilikan tanah. Juga bisa digunakan jaminan untuk kebutuhan mendadak.
“Kalau misalnya mendadak butuh uang banyak, paling tidak ada jaminannya dimasukkan bank gitu,” tandasnya.
Dia berharap, Bupati terpilih mendatang bisa memberikan sertifikasi gratis tanpa embel-embel apapun dan melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Jangan sampai ketika digratiskan, ternyata masih ada pungutan lain dengan berbagai alasan,” pintanya.
Beda lagi cerita Suparno (56). Warga Desa Sambong, Kecamatan Ngasem itu, sudah hampir tiga tahun belum bisa menebus sertifikat tanahnya berupa tiga petak sawah karena uang untuk biaya sertifikat masih kurang.
Biaya proses sertifikat tiga petak sawahnya sebesar Rp10 juta. Sedangkan uang yang dia punya hanya Rp5 juta, dan sudah disetor untuk kepengurusan awal melalui salah satu familinya.
Kekurangan itu harus dilunasi setelah sertifikat jadi. Sekarang sertifikat masih dalam proses.
“Sekalian nabung, nanti kalau ada uang tinggal nebus,” katanya dikonfirmasi terpisah.
Oleh karena itu, bapak tiga anak ini mengaku sangat senang jika ada program sertifikasi gratis. Selain membantu meringankan beban petani, juga bisa meningkatkan perekonomian ketika memiliki sertifikat.
“Saya mau buka warung sama istri, kalau ada sertifikat bisa digadaikan untuk modal,” tukasnya.
Suparno berharap, Bupati terpilih mendatang memberikan program sertifikasi gratis dengan melibatkan pemerintah desa. Agar semua warga miskin bisa terkoordinasi, dan tidak perlu membayar mahal.
“Semoga saja terealisasi programnya, saya bisa nebus sertifikat tersebut,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, mengakui jika selama ini masih ada biaya sertifikat di atas biaya yang sudah ditetapkan dalam peraturan bupati (Perbup). Oleh karena itu kedepan pihaknya bersama pemerintah desa, dan pihak terkait akan menata dan mendata lagi agar nantinya warga miskin bisa mendapatkan program sertifikat tanah gratis, tanpa biaya sepeserpun.
“Karena biaya itu bisa kita ambilkan dari APBD atau kita sharingkan dengan pemerintah pusat. Sehingga sertifikat ini benar-benar gratis bagi warga miskin,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (rien)