Rabu, 22 Agustus 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Pemberhentian Tidak Hormat Enam Kades Bojonegoro

PTUN Kabulkan Permohonan Enam Kades

Editor: samian
Kamis, 09 Agustus 2018
Ririn Wedia
Kuasa Hukum enam kades M Sholeh (jas hitam) menyampaikan skorsing dari PTUN atas SK Pj Bupati di ruang kabag hukum.
TERKAIT:

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan penggugat yaitu enam Kepala Desa (Kades) yang diberhentikan tidak hormat oleh Pj Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Supriyanto. Antara lain menunda surat keputusan pemberhentian enam kades tersebut sampai ada keputusan hukum tetap.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum enam Kades yang diberhentikan tidak terhormat, M Sholeh, kepada Suarabanyuurip.com, di lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (9/8/2018).

Menurutnya pemberhentian itu cacat formal, prosedural, maupun kewenangan. Pj Bupati tidak memiliki wewenang untuk memecat Kades kecuali ada usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Apa yang dilakukan Pj Bupati, telah melanggar Permendagri No 81 tahun 2018.

"Bagi daerah mengalami pilkada serentak, akan diisi oleh Pj. Dan Pj tidak boleh melakukan mutasi, apalagi mecat," tandasnya.

Oleh sebab itu, surat PTUN yang memberikan skorsing sementara sampai ada keputusan hukum tetap, harus dihormati oleh Pemkab Bojonegoro.

"Jadi, dengan adanya skorsing atas SK pemberhentian yang dikeluarkan Pj Bupati, enam kades bisa melaksanakan tugasnya di pemerintahan desa," tukasnya.

Pria ramah ini menegaskan, keputusan hukum tetap atau inkrah atas SK Pj Bupati tersebut belum diketahui pasti kapan waktunya. Bisa lima atau sampai tiga tahun lamanya.

"Ini jadi pelajaran berharga bagi pejabat sementara, untuk tidak main pecat," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukm, M Faisol, mengatakan, pihaknya menghormati langkah enam kades yang diberhentikan tidak terhormat baik melalui mediasi maupun gugatan ke PTUN.

"Jadi, ada kemungkinan SK Pj Bupati atas pemberhentian kades dicabut," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberhentikan enam kepala desa (kades) secara tidak terhormat. Pasalnya, mereka tidak melaksanakan pelantikan terhadap perangkat desa yang telah lulus tes beberapa bulan lalu.

Adapun pemberhentian enam kades tersebut berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro Suprianto pada 25 Juli 2018. Pemberhentian kades mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf d dan huruf f Peraturan Daerah (Perda) Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Kemudian ditegaskan pada Pasal 23 ayat 4 Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

"Isinya menyatakan kades diberhentikan dengan tidak hormat," tutur Yayan.

Mereka yang diberhentikan adalah Kades Kedungrejo Mustakim, Kades Sumberrejo Santoso, dan Kades Sukorejo Didik. Ketiganya masuk di Kecamatan Malo. Kemudian Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Ali Mukti, Kades Kuniran, Kecamatan Purwosari, Masyudi, Kades Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Teguh Widarto.(rien)

Dibaca : 1340x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan