PWYP Indonesia Diskusikan Sektor Energi dan Pertambangan

Jum'at, 21 Desember 2018, Dibaca : 864 x Editor : samian

Istimewa
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, akan melaksanakan diskusi media bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2018 dan 4 Tahun Nawa Cita Jokowi-JK di sektor energi, migas, dan pertambangan" di Jakarta pada Jumat (21/12/2018).

Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, mengatakan, latar belakang dilakukan diskusi ini adalah masih banyaknya persoalan disektor energi dan sumber daya mineral di penghujung tahun 2018 sekaligus menginjak tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Baca Lainnya :

    "Defisit neraca pembayaran yang diakibatkan tingginya impor minyak dan gas bumi disikapi gamang oleh pemerintah," ujarnya melalui undangan yang dikirimkan kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (20/12/2018).

    Sikap gamang pemerintah ini ditunjukkan melalui penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Selain itu, dengan mengeluarkan kebijakan perluasan mandatori B-20 dan memberikan sejumlah insentif untuk lelang wilayah kerja (WK) migas tidak cukup menyelesaikan persoalan defisit neraca pembayaran.

    Baca Lainnya :

      Sementara, di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), tahun 2018 diwarnai tarik ulur kesepakatan Pemerintah dengan Freeport, dinamika kewajiban DMO batubara, penyelesaian renegosiasi batubara dan sejumlah upaya penyederhanaan perizinan melalui deregulasi kebijakan sektor pertambangan.

      Namun demikian, tata kelola pertambangan masih menjadi sorotan terutama terkait penertiban IUP Non CnC, piutang PNBP maupun kepatuhan pelaku usaha dalam penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Di tahun 2018 pula, 2 korban anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang di Kalimantan Timur, sehingga total 31 korban anak meninggal sejak tahun 2011.

      Di sektor energi, alih-alih mencapai target penyediaan energi terbarukan, Pemerintah justru makin bergantung pada batubara dalam penyediaan energi. Indonesia tidak berada di jalur untuk mencapai 23% target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam KEN dan RUEN.

      "Di aspek regulasi, proses penyusunan RUU Migas dan RUU Minerba juga masih jalan di tempat," pungkasnya.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more