RSUD Cepu Kekurangan Dokter Spesialis

RSUD Cepu

SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurna

Blora – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R Soprapto Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sekarang ini minim dokter spesialis. Padahal pelayanan kesehatan tersebut sebagai rumah sakit rujukan. 

Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi RSUD dr. R Soprapto Cepu, Edy Purnomo, menjelaskan ada empat dokter spesialis yang masih kurang. Yakni Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT), Obgyn Kandungan, anak dan spesialis kulit kelamin. 

Karena kondisi tersebut, lanjut Edy,  ada posisi layanan spesialis yang saat ini masih ditangani dokter luar (kontrak).  

“Seperti dokter spesialis THT, spesialis Jiwa, serta spesialis mata masih ditangani dokter dari luar,” katanya Selasa (27/2/2018). 

Namun demikian, pihaknya telah mengunjungi dua institusi lembaga pemerintah untuk mencari tenaga kedokteran supaya ditempatkan di RSUD Cepu. Diantaranya Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, serta Rumah Sakit Mawardi yang notabene binaan UNS.  

“Mudah-mudahan Maret nanti sudah bisa ditempatkan. Mereka adalah dokter muda,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, RSUD Cepu sekarang ini berstatus tipe C. Seharusnya memiliki dokter spesialis dasar. Seperti spesialis anak, spesialis bedah, spesialis dalam, serta obgyn.  

Baca Juga :   300 Lansia Mojodelik Periksa Kesehatan Gratis

“Idealnya masing-masing dua orang dokter, tapi sekarang masing-masing hanya ada satu orang dokter,” tambah Kasi Informasi RSUD Cepu, Sri Marwatik. 

Menurutnya, keberadaan dokter spesialis di rumah sakit tersebut sangat penting. “Karena sebagai rumah sakit rujukan dari puskesmas-puskesmas,” ujarnya. 

Selain kekurangan dokter spesialis, RSUD Cepu juga kekurangan dokter umum. Dari ideal sebanyak 13 dokte, saat ini baru terdapat 10 tenaga dokter umum. 

“Itu pun 2 orang sebagai dokter kontrak dari total 10 dokter tersebut,” kata dia. 

Dari apoteker, lanjut dia, RSUD Cepu juga mengalami kekurangan. Jumlah standart seharusnya 8 orang, namun saat ini hanya ada 4 orang. 

“Tapi hanya tiga yang PNS, 1 orang lagi hanya tenaga kontrak,” tuturnya.

Pengambilan tenaga kontrak itu terpaksa dilakukan supaya pelayanan bisa berjalan.

“Karena jika menunggu adanya PNS terlalu lama,” ucapnya.

Dia mengaku kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) supaya bisa ditindak lanjuti. 

“Kita menunggu rekrutmen PNS tahun 2018 ini,” ujarnya. (ams)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *