Selasa, 24 April 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Sarankan Bagi Hasil Migas Fleksibel

Editor: nugroho
Kamis, 15 Desember 2011

SuaraBanyuurip.com - Ali Mahmudy

Bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas) antara pemerintah dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKS) sebaiknya tidak dipatok pada satu angka tertentu. Melainkan disesuiakan dengan tingkat keekonomian proyek.

“Konsep seperti ini akan meningkatkan daya tarik investasi,” kata Analis Kebijakan Fiskal Perminyakan, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Benny Lubiantara, saat pemaparan di kantor BPMIGAS, Jakarta, Senin (12/12) lalu.

Di Indonesia, split untuk produksi minyak bumi antara pemerintah dan kontraktor adalah 85:15, sedangkan untuk gas bumi 70:30. Menurut Benny, dengan tren eksplorasi dan eksploitasi migas di kawasan timur dan laut dalam, split yang ditawarkan dengan baku tersebut tidak menarik investor. Proyek dengan tingkat kesulitan, teknologi, dan pembiayaan yang lebih tinggi, bagi hasilnya sama dengan proyek yang “lebih mudah”.

Meningkatnya investasi, kata dia, bisa menambah produksi migas di Indonesia. Penerimaan juga meningkat meski bagi hasil lebih rendah.

“Untuk apa mendapat bagi hasil lebih besar yang berasal dari ‘kue’ yang kecil,” ujar Beny berilustrasi.

Di sisi lain, Benny melihat perlunya perusahaan migas nasional, yakni Pertamina diberi hak istimewa (privilege) dalam pengelolaan migas di Indonesia. Diantaranya, prioritas dalam penawaran wilayah kerja dan kontrak kerja sama yang berakhir jangka waktunya. Dia mencontohkan keberpihakan pemerintah Brasil kepada Petrobras dan Venezuela kepada PDVSA. Padahal, kepemilikan pemerintah Brasil di Petrobras hanya 48 persen.

“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Pertamina,” tegasnya.

Yang perlu diperhatikan, kata Benny, adalah masalah keuangan Pertamina. Menjalankan banyak proyek-proyek besar dan strategis membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Pemerintah diharapkan ikut membantu mencari pendanaan yang dibutuhkan.

“Jangan sampai, proyek besar yang dipercayakan ke Pertamina menjadi terbengkalai karena masalah keuangan,” pungkasnya. (Bp. Migas)

Dibaca : 2082x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Jum'at, 25 Januari 2013 07:15
Kinerja BP Migas ( SKK Migas ) sangat tidak berpihak pada Indonesia, tidak ada roadmap untuk energy security nasional. Produksi turun tapi cost recovery naik ditambah banyak masalah hukum ( ada 4 kasus korupsi BP migas yg sedang ditangani KPK & Kejagung ). Badan ini memang layak dibubarkan , mereka tinggal tunggu waktu setelah pemilu 2014 akan di restructure lagi. BP migas amburadul krn SBY kurang tegas. orang2 BP migas sekarang sedang diamati , bahkan tlp mereka sedang disadap. Jangan senang dulu orang2 BP migas drama msh berlanjut.
cahyo
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan