Selasa, 13 November 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

SKK Migas Tegaskan Tak Serta Merta K3S Tawarkan PI ke BUMD

Editor: samian
Jum'at, 09 November 2018
dok/sbu
LAPANGAN MINYAK SUKOWATI : Pengelolaan PI 10 % Blok Tuban oleh BUMD hingga saat ini belum ada kejelasan.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) mengklaim tiga bulan sekali telah melaporkan Participating Interest (PI) Blok Tuban dan semua progres kegiatan termasuk keuangan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

"Tiga bulan sekali kita laporkan semua program BBS termasuk PI Blok Tuban," ungkap Direktur Operasional PT BBS, Tonny Ade Irawan, saat ditemui dikantornya, Jumat (9/11/2018).

Menurutnya, PT BBS sudah melakukan berbagai tahapan terkait PI Blok Tuban tersebut. Termasuk memperjuangkan hak daerah dari 10 persen yang awalnya dibagi menjadi 4 Kabupaten dan Provinsi yakni Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Pemprov Jatim, kini hanya Bojonegoro, Tuban, dan Pemprov Jatim.

"Sesuai aturan, sudah seharusnya K3S yang memberikan penawaran kepada BUMD," imbuh Tonny, sapaan akrabnya.

Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), No 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen, pada wilayah kerja minyak dan gas bumi pasal 2 menyebutkan, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi pada suatu wilayah kerja, kontrakor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD.

"Dan kita sudah mengirimkan surat ketertarikan pengelolaan PI itu melalui Bupati terdahulu pada 2016," imbuh mantan wartawan senior di Bojonegoro.

Bupati melalui Pemkab Bojonegoro, kemudian melayangkan surat ketertarikan tersebut ke SKK Migas dan Kementerian ESDM. Namun sampai sekarang belum ada jawaban.

"Jadi, seharusnya kalau sudah dikelola Pertamina, mereka segera menunjuk kontraktornya untuk melakukan penawaran PI tersebut," ungkap pria berkacamata minus.

Hingga kini, pihaknya belum mendapatkan kabar berapa persen yang diberikan kepada Pemkab Bojonegoro dari total 10 persen.

Kepala Bagian Humas SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Doni Ariyanto, menegaskan, dalam pengelolaan PI di Blok Tuban, tetap ada proses seperti yang disampaikan sebelumnya.

"Jadi, tidak serta merta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) langsung menawarkan ke salah satu BUMD," tukasnya.

Sebelumnya, Doni menyampaikan, masih menunggu BUMD yang ditunjuk Gubernur. Setelah itu, SKK Migas baru akan meneruskan ke Pertamina Hulu Energi (PHE).(rien) 

Dibaca : 309x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan