Rabu, 18 Juli 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Soroti Silpa Rp277 Miliar di APBD Bojonegoro 2017

Editor: nugroho
Selasa, 10 Juli 2018
ririn wedia
SAMPAIKAN PANDANGAN : Jubir F-PDI Perjuangan soroti menurunnya target pendapatan APBD 2017.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) dalam APBD Bojonegoro, Jawa Timur, cukup tinggi selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan keuangan daerah dan masyarakat pada umumnya, karena anggaran untuk pembangunan tidak dapat terserap.

Sesuai catatan Fraksi PDI Perjuangan, SILPA APBD tahun 2017 sebesar Rp277 Milyar lebih yang diakibatkan dari akumulasi SILPA BLUD sebesar Rp26,981 Milyar dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp17,772 Milyar. 

Sebelumnya pada APBD Tahun 2016, juga terjadi SILPA BLUD senilai Rp33,497 Milyar lebih dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp17,612 Milyar lebih. 

"Begitu juga di APBD Tahun 2015 juga mengalami kondisi hampir serupa," kata juru bicara Fraksi PDI P, Ali Huda saat membacakan Pemandangan Umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 yang dibacakan Senin (9/7/2018). 

Fraksi PDI Perjuangan menilai,  seharusnya urusan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi prioritas pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal. Tingginya angka SILPA pada pos pembiayaan kesehatan selama 3 tahun berturut-turut ini, dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya dan tidak maksimalnya pelayanan kesehatan di Bojonegoro. 

Ali Huda mengungkapkan, selain di bidang kesehatan, pada bidang Pendidikan juga terdapat SILPA sebesar Rp2,674 Milyar lebih di pos Bantuan Operasional Sekolah. Kemudian Sisa DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2017 senilai Rp18,582 Milyar Lebih. 

"Kami minta penjelasan terkait kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada pos tersebut pada eksekutif pada paripurna mendatang," tegasnya. 

Dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah, menurutnya, Pemkab Bojonegoro memiliki kebijakan dan upaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah. Salah satunya adalah pada Pos Dana Perimbangan dengan cara memperjuangkan redistribusi peneriman Pusat ke Daerah di luar DAU dan DAK serta optimalisasi Revenue Sharing terhadap bagi hasil Pajak atau bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat. 

Sementara di bidang infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan pembangunan Jembatan Bojonegoro - Trucuk yang pelaksanaannya tidak sesuai kontrak. 

"Kami menilai banyak kejanggalan, salah satunya adalah adanya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai enam bulan lebih," tandasnya. 

Oleh karena itu pihaknya mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus untuk mengurai permasalahan ini, dikarenakan banyaknya indikasi penyimpangan mulai proses awal tender sampai dengan pelaksanaan pekerjaan yang asal-asalan.

"Serta permasalahan lainnya yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan," pungkasnya.

Sementara itu, suarabanyuurip.com masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari juru bicara Pemkab terkait masih tingginya SILPA tersebut. (rien)

Dibaca : 599x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan