Rabu, 24 September 2014
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Sosialisasikan Penggunaan Solar Non Subsidi

Editor: nugroho
Jum'at, 01 Februari 2013

SuaraBanyuurip.com - Totok Martono

Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai mensosialisasikan pengunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi untuk mobil dinas bermesin diesel. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang akan mulai diberlakukan 1 Maret 2013 mendatang.

Untuk mempersiapkan pemberlakukan aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan telah melakukan sejumlah persiapan. Seperti menggencarkan sosialisasi kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga kesiapan infrastruktur berupa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Lamongan untuk menyediakan BBM untuk mesin diesel yang non subsidi.

Menurut Kabag Perekonomian Mohammad Faiz Junaedi melalui Kabag Humas dan Infokom Kabupaten Lamongan, Mohammad Zamroni, 30 persen SPBU di Lamongan sudah menyediakan BBM tertentu jenis solar (gas oil) non subsidi. Meski demikan, belum semua SPBU yang menyediakan BBM solar non subsidi itu dalam bentuk nozzle pengisian tersendiri. Beberapa SPBU menyediakan stoknya dalam kemasan jerigen.

SPBU yang sudah punya stok BBM solar non subsidi itu, lanjut Zamroni, adalah SPBU di Kalikapas, Turi, Talun dan Pandanpancur. Sementara terkait stiker untuk ditempelkan pada kendaraan dinas bermesin diesel, sampai saat ini belum dilakukan pengadaan karena belum ada instruksi dari Kementerian ESDM.

“Kami sudah memberikan surat ke semua SKPD terkait Peraturan Menteri ESDM No.1/2013,” ujar Zamroni kepada suarabanyuurip.com, Jum’at (1/2/2013).

Dia menjelaskan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi itu tidak berlaku untuk kendaraan dinas tertentu. Seperti ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah. Empat jenis kendaraan dinas itu masih diperbolehkan menggunakan bensin (gasoline) ron 88 dan solar (gas oil).

Selain itu, lanjut Zamroni, pembatasan ini juga tidak berlaku untuk penggunaan usaha jenis mikro, perikanan, pertanian dan pelayanan umum. Meski demikian, harus melalui rekomendasi SKPD terkait sebagaimana Surat Bupati Lamongan Nomor 546/550/413.021/2012 dan Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2012 tentang Surat Rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM jenis tertentu (bersubsidi).

“Di sini (Pemkab Lamongan) sendiri saat ini memiliki 107 kendaraan bermesin diesel,” pungkas Zamroni.

Sekadar catatan, sebelumnya larangan penggunaan BBM non subsidi jenis premium telah diberlakukan bagi semua mobil plat merah di Lamongan pada Agustus tahun 2012 lalu.(tok)

Dibaca : 304x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>