Sabtu, 22 September 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Status Lahan Kilang Tuban Menuai Perdebatan

Editor: samian
Rabu, 03 Agustus 2016

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban- Belum selesainya kendala Tanah Kas Desa (TKD) di lahan Kilang Tuban, Jawa Timur, kini status lahan seluas 440 hektar itu menjadi perdebatan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan PT Pertamina (Persero).

Beberapa waktu lalu Kementerian ESDM menganggap status lahan untuk membangun kilang itu masih ada kendala. Tetapi, pihak Pertamina menganggap sebaliknya.

“Sesuai rencana awal kilang minyak ini akan dibangun di lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi, ternyata di lokasi yang sama pemerintah daerah Jawa Timur juga ingin membangun pelabuhan umum,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Setyorini Tri Hutami, dalam siaran resminya di beberapa media Nasional, Rabu (3/8/2016).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016, tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional. Lahan tersebut harus tetap digunakan untuk membangun industri pengolahan minyak mentah.

Hingga pekan ini informasinya lahan tersebut tetap diproyeksikan untuk pembangunan kilang.

Sehingga Pemprov Jatim harus mencari lokasi lain, meskipun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyiapkan peta jalan pelabuhan umum.

“Selama ini dalam rapat rutin belum ada hitam di atas putih, dan dipastikan target produksi Kilang tetap tahun 2021,” imbuhnya.

Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, menyebut, lahan kilang minyak di Tuban sudah tidak ada problem. Beberapa waktu lalu telah ada kesepakatan antara Pertamina dengan Pemprov Jatim, soal lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut.

“Kini pihaknya sedang fokus mengurus perizinan, dan menyelesaikan desain teknik dasar kilang,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrasturktur Prioritas (KPPIP) menyebut, ketersediaan lahan kilang Tuban masih ada TKD yang harus diganti oleh Pertamina. TKD tersebut seluas 25 hektar.

Namun adanya Permendagri Nomor 4 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, membuat PT Pertamina kesulitan mengganti TKD. Sebab dalam regulasi diatur untuk penggantian TKD atau tanah bengkok harus dilakukan di desa yang sama.

Sementara, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husain, mengklaim TKD kilang hanya soal sertifikat lahan yang belum selesai prosesnya. Terlambatnya proses sertifikat lantaran harus menunggu pengganti dari desa. Kini ada 4 lahan desa yang bakal di tempati, mulai Desa Remen, Mentoso, Rawasan, dan Wadung di Kecamatan Jenu. (Aim)

Dibaca : 1545x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan