Senin, 19 Agustus 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Sugeng Bahagijo Dorong Tuban-Bojonegoro Kembangkan BLK Komunitas

Editor: samian
Minggu, 10 Februari 2019
Ririn Wedia
Bupati Tuban Fathul Huda (pakai kacamata) saat mengunjungi BLK Komunitas Salafiyah Kholidiyah di Kecamatan Plumpang.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Tuban - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, mengapresiasi adanya Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Salafiyah Kholidiyah yang ada di Kecamatan Plumpang.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Tuban, M Humam, mengatakan, beberapa waktu lalu Bupati Fathul Huda menyempatkan diri untuk berkeliling dan melihat lebih dalam BLK Komunitas yang telah mencetak 80 orang peserta kompeten dan siap kerja.

"Bupati bahkan meminta output keberadaan BLK Komunitas ini," ujarnya kepada Suarabanyuurip.com, Minggu (10/2/2019).

Pihaknya mengakui, selama ini tidak mengetahui secara tekhnis karena BLK ini merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Sehingga, campur tangan pemerintah daerah masih sangat minim.

"Namun, Bupati sangat berharap adanya pengembangan BLK Komunitas di Tuban utamanya disekitar wilayah industri," tegasnya.

Keberadaan BLK Komunitas sangat dibutuhkan karena tenaga kerjanya langsung bisa diambil oleh perusahaan. Hal ini bisa meningkatkan sinergitas antara pekerja dan perusahaan itu sendiri.

"Harapannya, Pemerintah Pusat bisa membuka komunikasi dan sosialisasi terhadap BLK Komunitas ini kepada kami," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sugeng Bahagijo, menyatakan, jika BLK Komunitas sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat Tuban dan Bojonegoro.

Keberadaan BLK Komunitas ini, tidak lepas dari campur tangan Presiden Jokowi yang memutuskan tambahan alokasi anggaran kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebesar Rp1 Triliun untuk membangun 1000 BLK Komunitas.

"Arti komunitas disini antara lain pondok pesatren," kata pria berkacamata minus ini.

Jika setiap BLK Komunitas pertahun menghasilkan 100 lulusan, maka pertahun semua BLK akan meloloskan 100 ribu peserta berkompeten. Ini merupakan sebuah tambahan akses peluang pelatihan kerja yang besar di tengah macetnya kapasitas latih BLK pemerintah dan swasta.

"Di sinilah peran penting BLK Komunitas itu," lanjut pria kelahiran Tuban ini.

Menurut Kang Sugeng, sapaan akrabnya, keputusan ini tidak mudah. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri perlu melalukan advokasi kebijakan kepada DPR dan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2017 disetujui tetapi dimulai dengan membangun 50 buah BLK Komunitas.

Selanjutnya, tahun 2018 ditambah lagi dengan 75 BLK, dan tahun 2019 Presiden memutuskan 1000 titik akan dibangun BLK, dengan biaya masing-masing BLK sebesar Rp1 miliar.

Sementara untuk Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, kata aktivis kemanusiaan ini, dengan tidak ada aral melintang tahun 2019 ini Kemenaker akan membangun 10 sampai 15 BLK.

Dengan pembangunan ini, tentu untuk membuka akses lebih bagi kesempatan pelatihan kerja. Tidak saja bagi anak muda di wilayah perkotaan tetapi di kota kecamatan.

"Maka dari itu, saya mendorong agar BLK Komunitas bisa terwujud di dua kabupaten ini," tandas pria yang juga sebagai Direktur INFID.

Dengan adanya BLK Komunitas di Tuban dan Bojonegoro, maka akses lebih luas, adanya berbagai kejuruan yang disediakan antara lain jurusan bahasa, IT, mengelas, menjahit, industri kreatif, dan lain-lain.

"Maka, BLK akan lebih mendekatkan diri dengan kebutuhan warga," imbuh pakar analisa dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional Menaker ini, menyatakan, BLK Komunitas menjadi jawaban bagi keterbatasan tenaga dan waktu bagi pemerintah. Karena BLK Komunitas di pondok-pondok pesantren dapat melengkapi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan lahan yang disediakan Pondok pesantren (Ponpes) dan tenaga pelatiha serta tradisi pelayanan pendidikan ponpes.

Pria dengan kepribadian pekerja keras, detail, dan konsisten ini, mengaku, jika Komitmen Presiden Jokowi dan Menaker Hanif Dhakiri untuk anak muda dan angkatan kerja perlu berlanjut dan dilanjutkan. Hanya dengan begitu Indonesia akan maju mandiri sejajar dengan negara negara lain.

"Komunitas memperlihatkan bukti negara hadir dan komitmen pemerintah Jokowi kepada fokus SDM. Dengan BLK Komunitas secara perlahan peran negara menjadi lebih aktif dan peduli," tegasnya.

Sudah waktunya bagi Pemda Bojonegoro dan Tuban untuk mengikuti kiprah dan komitmen Presiden Jokowi. menggeser negara pasif menjadi negara aktif dengan cara menyediakan dukungan kebijakan program dan anggaran bagi pelatihan kerja.(rien)

Dibaca : 810x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan