Selasa, 16 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Tak Ada Kompensasi untuk Warga Semutan

Editor: samian
Senin, 14 Mei 2018
Ali Imron
FAS JOB P-PEJ, Akbar Pradima.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Menyikapi aksi unjuk rasa pada Senin (14/5/2018) pagi di office Mudi Pad B di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Field Admin Superintendent (FAS) Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ), Akbar Pradima menegaskan, sudah tidak ada lagi kompensasi untuk warga Dusun Semutan, Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel.

Kompensasi terakhir diberikan pada akhir 2015 silam, setelah hasil kajian ITS menyebut flare Control Processing Area (CPA) tidak berdampak lagi terhadap lingkungan sekitar.

"Sejak 2016 sudah tidak ada lagi kompensasi dampak flare seperti yang menjadi tuntutan mereka. Itu sudah kita jelaskan kepada mereka," ujar Akbar Pradima, melalui keterangan resmi yang diterima suarabanyuurip.com usai aksi.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Tuban yang kontraknya diperpanjang hingga akhir Agustus 2018 ini, sudah pernah melakukan pertemuan dengan warga yang dimediasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kecamatan Rengel beberapa waktu lalu, perusahaan Migas sudah memberikan alasan terkait tidak adanya kompensasi dampak flare bagi warga.

Yang perlu dipahami oleh warga, pemberian kompensasi dampak flare itu harus berdasarkan data dari kajian ilmiah. Semua itu ada mekanisme serta aturannya, karena semua uang yang dikeluarkan perusahaan merupakan uang negara dan akan diaudit dalam pengeluarannya.

Akbar menegaskan, jika terdapat adanya pelanggaran terkait dengan aturan lingkungan secara otomatis keberadaan JOB PPEJ akan langsung berhadapan dengan aparat. Berdasarkan peraturan dan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga independent ITS, bahwa tidak ada lagi dampak flare dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

"Kami bukan tidak peka dengan sosial, kami selalu marah kalau ada aturan yang dilanggar oleh pekerja. Kalau memang bisa membuktikan berdasarkan data adanya dampak flare silahkah dilaporkan, biar semuanya fair," tegasnya.

Sementara itu, meski tidak lagi memberi kompensasi dampak flare, namun perusahaan tetap menyalurkan program tangung jawab sosial perusahaan (TJSP) kepada Desa Bulurejo. Apalagi Bulurejo sebagai desa ring dua dari operasional perusahaan, karena ditempati Pad C Mudi.

Pada tahun 2016 lalu, JOB P-PEJ telah memberikan dana untuk Bulurejo sebesar Rp300 juta. Sedangkan di tahun 2017 besarnya hampir Rp204 juta. Dana sosial TJSP tersebut, diharapkan menyejahterakan masyarakat sekitar operasi Migas Mudi.

Desa Bulurejo ini merupakan salah satu dari sebelas desa binaan JOB P-PEJ, temasuk di Bojonegoro. Dana bantuan  Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dikucurkan dapat dipertanggungjawaban secara hukum dan bisa dicek secara langsung.

"Ini berdasarkan data, bukan hanya katanya," pungkas Akbar Pradima, menanggapi aksi demo yang kembali dilakukan LSM GMBI bersama puluhan warga Semutan. (Aim)

Dibaca : 722x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan