Sabtu, 15 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Tuban Lebih Kaya Dibanding Kabupaten Lain

Editor: samian
Jum'at, 12 Januari 2018
Ali Imron
Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Masih bertenggernya 5 besar se-Jawa Timur tingat kemiskinan di Kabupaten Tuban patut disayangkan, mengingat potensi di Bumi Wali (sebutan lain Tuban) lebih baik dibandingkan daerah yang lain. Semestinya Tuban sangat potensi setidaknya bisa raking 10 besar se-Jatim dalam mengatasi kemiskinan. Seperti Kabupaten Nganjuk, Trenggalek Pacitan dan kabupaten yang saat ini rakingnya lebih baik.

"Itu sangat rasional karena sejatinya Tuban itu lebih kaya dibandingkan kabupaten yang lain," ujar Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, melalui pesan singkat yang diterima suarabanyuurip.com, Kamis (11/1/2018).

Sampai tahun anggaran kemarin, susahnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menekan angka kemiskinan sebagai determinasi atau faktor yang mempengaruhi adalah cara mengelola potensi yang perlu dibenahi. Kalau hanya bertumpu kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban dan kebijakan politik dari pusat.

Meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Beras Sejahtera (Rastra), Agung pikir tidak cukup untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Perlu keterlibatan komponen lain, guna mengatasi problem kemiskinan yang kompleks ini. Sampai saat ini, Komisi A melihat cara menanggulangi kemiskinan masih dengan cara konservatif. Yakni bertumpu pada kekuatan anggaran APBD untuk mengatasi kemiskinan.

"Jika cara ini masih digunakan terus menerus sampai kapanpun kemiskinan di Tuban berubah yang revolotif susah terjadi," terang Ketua DPD PAN Tuban itu.

Oleh karena itu, harus ada seni untuk mengelola potensi yaitu pemangku kepentingan mengatasi kemiskinan. Bukan hanya domainnya Pemda saja, akan tetapi harus banyak pelaku yang dilibatkan. Seperti pengusaha, pemerintah desa, akademisi, dan stakeholder lain yang punya integritas untuk mengatasi kemiskinan.

Dia ambil contoh perusahaan di Tuban itu jumlahnya ada 400-san  baik yang besar menengah maupun yang kecil. Apabila pelaku usaha sejumlah itu lewat program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya disenergikan dengan program Pemda, dan diarahkan mengatasi kemiskinan diyakini dapat membantu mengatasinya.

Dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut, jumlahnya berkisar 55 ribu. Jika pekerja sejumlah 55 ribu itu kehidupannya layak atau sekurang-kurangnya di beri upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), Agung yakin itu sangat bisa mengurangi angka kemiskinan.

"Tapi sayang pekerja sejumlah itu mayoritas upahnya belum menerima sesuai UMK," tegasnya.

Tragisnya lembaga Tripartit yaitu pemerintah, pekerja dan pengusaha sebagai instrumen mengatasi persoalan itu baik diera pemerintahan Bu Heny maupun saat ini belum ada tindakan riilnya. Di samping itu adanya Dana Desa (DD) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya ratusan milyar, juga tidak membantu mengatasi kemiskinan.

"Karena dilihat belum singkronnya antara program dari pemda dan pemdes," pungkasnya.(Aim)

Dibaca : 2622x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>