Rabu, 1 Juni 2016
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan
Travo Gardu Listrik Terbakar Izin Wisata Wonocolo Tanggung Jawab Pemkab Disnakertransos Bakal Cek Data Korban di BPJS Landasan Helikopter J-TB Digenangi Air Dukung Warga Wonocolo Helat Sedekah Bumi Sedekah Bumi Pesarehan Setoyudo Tim Jurnalis Bojonegoro Keok Dipenyisihan Dewan Minta DPU Ingatkan Pelaksana Proyek Tuntutan Dipenuhi Pemblokiran Dibuka Pekerja Blok Cepu Tewas di Lokasi Proyek Bupati Lamongan Buka Turnamen Futsal Jurnalis Jalan Menuju J-TB Diblokir Warga Mobilisasi Logistik Pengeboran J-TB Dimulai Kualitas Wasit ISC B Tidak Profesional Tempat Karaoke Tutup Selama Ramadan Diminta Lebih Cepat Pelaksanaan Operasi Pasar 18 SPBU di Jatim Siap Uji Coba Dexlite 26 Mei 2016 MoU Kilang Tuban Diteken Siswanto Jabat Koordinator KAHMI Blora Dewan Pendidikan Nilai Sekolah Unggulan Diskriminatif Pemkab Belum Antisipasi Kebocoran Gas April 2017 PEPC Mulai Bor J-TB Pertamina EP Berharap Kelola SP Gas Nglajo Pelaksanaan US Menyisakan Catatan Merah Tak Ada Kenaikan BBM Saat Lebaran IME Tak Dipercaya Lagi Kelola Gas Flare Awal Juni KTM Mulai Giling Penuh 108 Pelajar Tunjukkan Tarian di Harkitnas DPU Sebut Plang Papan Proyek Hilang PP Kebut Pembangunan Jalan J-TB Potong 10% Seharga Fasilitas Blok Cepu Amerika Berminat Investasi Sektor Energi Petisi Tolak Kebangkitan PKI Soroti Proyek APBD Tanpa Plang Papan Nama Gelontor CSR Pendidikan Sekitar PPGJ Guru Bahasa Inggris Bojonegoro dapat Pelatihan Pemerintah Dukung Rosnef Jadi Mitra Pertamina Pertamina Siapkan Investasi Rp 2,1 Triliun Pengumuman Investor Kilang Tuban Molor Ketua MPR Nilai Bupati Suyoto Pemimpin Pancasilais Dua Kades Cekcok di Pameran BBGRM Pakde Karwo Buka Pameran BBGRM Ketua MPR Resmikan Jembatan Bojonegoro Cicak Berkepala Dua Gegerkan Warga Beji Pengendara Sepeda Motor Dominasi Kecelakaan di Cepu 10 Keputusan Penting Percepatan City Gas Blora Warga Rahayu Kesulitan Tangkap Peluang Usaha Minta JOBP-PEJ Perbaiki Jalan Lingkar Rahayu Sepakat City Gas Blora Dipercepat Warung Kopi Triwardoni Dibobol Maling Pemasangan Jargas di Bojonegoro Terancam Gagal Mitos Kunjungan Presiden ke Bojonegoro Belum Terpecahkan Minta PEPC Belajar Dari Blok Cepu Kantor HK Diblokir Warga Kelulusan Siswa Ditentukan Dewan Guru Program City Gas Belum Jelas Bupati Minta Dokumen Dicek Ulang KAHMI Desak Wakil Ketua KPK Mundur Gagalkan Pengiriman Minyak Olahan Ilegal Dewan Lakukan Sidak UN SMP Nilai Mapel IPS Dikuasai SMA Pinggiran Indeks Integritas SMA Lamongan Setara Surabaya Berharap Program CSR Sentuh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Bojonegoro Melesat Lebihi Nasional Pendirian Patung KSB Terancam Sanksi Management Hotel Aston Bojonegoro Kunjungi Suara Banyuurip Nelayan Bulubanjarejo Hilang Pemkab Blora Rencanakan Bangun Museum Migas EMCL Akan Cek Rencana Pembongkaran ATW Proyek Banyuurip Berakhir, Rumah Kontrakan Mulai Sepi Tripatra Gelar Safety Riding Campaign di Puduk Deklarasi Dukung JIM Menulis Produktif Promosikan Potensi Desa Dengan JIM Perusahaan Migas Diharapkan Sentuh Masyarakat

Wabup Tuban : e-Proc Sulitkan Pemkab Pantau Pemenang Tender

Editor: nugroho
Rabu, 16 Januari 2013
edy purnomo
Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein

SuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, beralasan kesulitan memantau pemenang tender  yang saat ini menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal karena sistim lelang yang digunakan sekarang ini menggunakan elektronik procurement (e-proc/ tender online). Akibatnya Pemkab tidak diketahui track record atau latar belakang dari pemenang tender tersebut.

Apalagi sesuai aturan, semua proyek berskala besar dengan nilai lebih dari 900 juta harus ditenderkan secara online.

“Pemenang tidak bisa dipantau saat itu, kebiasaan seperti apa kita juga tidak mengetahui,” ungkap Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein saat dikonfirmasi terkait sejumlah proyek raksasa dari dana APBD yang tidak tepat jadwal dalam penyelesaiannya, Rabu (16/1/2013).

Dia mengakui, dengan molornya pengerjaan beberapa fasilitas umum itu Pemkab telah dirugikan karena tidak bisa sesegera digunakan untuk pelayanan masyarakat. Namun mekanisme yang dilakukan Pemkab saat ini hanya memberi sanksi denda sesuai nilai proyek kepada kontraktor yang molor dalam mengerjakan proyek.

Disinggung tentang blak list atau memasukkan kontraktor tersebut kedalam daftar hitam Pemkab, Wabup mengungkapkan, semua itu ada aturan yang mengatur. Diantaranya dapat dilakukan jika memang pengerjaan yang dilakukan kontraktor tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

“Kita akan melakukan evaluasi kembali mengenai masalah ini,” tambah pria asal Kecamatan Rengel ini.

Meski begitu, Wabup menolak kalau Pemkab dianggap lemah dan kurang tegas menanggapi permasalahan tersebut. Sebab Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengawasan ketat dengan turun kelokasi proyek dan mendorong agar pekerjaan yang dilaksanakan cepat selesai.

“Untuk denda yang didapat karena molornya pekerjaan akan kita kembalikan ke kas Negara,” ujar Noor Nahar yang saat itu didampingi Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Joni Martoyo. 

Diketahui, sejumlah proyek raksasa dengan sumber dana dari APBD Tuban tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini, memicu reaksi keras dari beberapa pihak yag menganggap Pemkab Tuban kurang tegas dalam penindakan kontraktor yang dianggap nakal. (edp)

Dibaca : 802x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan