Kamis, 11 Februari 2016
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
Tripatra Gelar Safety Riding Campaign di Puduk Deklarasi Dukung JIM Menulis Produktif Promosikan Potensi Desa Dengan JIM Perusahaan Migas Diharapkan Sentuh Masyarakat TWU Hentikan Produksi Kilang Mini Tenaga Kerja Asing di Bojonegoro Meningkat Pembekalan Uji Coba Alsintan Dari Maintenance Rambah Jasa Transporter Dua Keuntungan Setelah Tercapai Produksi Puncak Inilah Peluang Bisnis Bidikan BBS PPGJ Capai Produksi Puncak FITRA Minta Informasi Sumur Koro Dibuka Galian C Picu Bencana Alam Fortuner Pekerja Migas Seruduk Grand Livina Papan Informasi Desa Pelem Dipindah PPGJ Segera Diserahkan ke Pertamina JOB P-PEJ Klaim Gas Tidak Berbahaya Warga Lebih Nyaman EPF Dimatikan ADS Tantang BBS Bangun Kilang Mini Ingatkan BUMD Tak Jadi Makelar Ketua DPRD Bojonegoro Garansikan Jabatannya Dua Hari, Dua Petani Tersambar Petir PT IME Lanjutkan Pekerjaan Sipil Gas Flare Penjual Mamin Sekitar Kilang Mini Resah Rekanan TWU Galang Dukungan Warga Ngampel Diduga Karacunan Pad A Pemkab Bojonegoro Layangkan Surat ke SKK Migas Besuk, Lahan Pengganti TKD Gayam Diukur Nge-Tweet Berhadiah Bersama JIM Bojonegoro Himbau Waspada Penipuan Naker Proyek Kebakaran TBBM Tuban Akibat Aliran Listrik Terminal BBM Tuban Terbakar Tunggu Kepastian PHER Operasi Proyek J-TB Rekrut 100 Naker Minta EMCL Evaluasi Hasil Rekomendasinya Rekomendasi Dua Peserta Langgar Komitmen Permintaan BBM Tuban Capai 17 Persen Pemdes Sedahkidul Sukseskan GDSC Harga BBM Kembali Diturunkan FKKL-B Minta, Bongkar EPF Harus Libatkan Kontraktor Lokal Polres Buru Dua Oknum Baru Sedahkidul Khawatirkan Dampak Proyek Banyuurip Oknum Wartawan Pemeras Diancam 4 Tahun Warga J-TB Minta Disosialisasikan Pelibatan Naker Kodim 0813 Bojonegoro Berlakukan Jamdan Tak Ada Sanksi Penyelesaian TKD Gayam Ribuhan Pengunjung Padati Wisata Ngerong Puluhan Hektar Tanaman Padi Direndam Banjir Kodim 0813 Gelar Konsolidasi Upsus Water Park Paling Ramai Dikunjungi Wisatawan Koruptor Rugikan Negara Rp2,1 Miliar Selamatkan Hutan Melalui Lomba Ulat Jati Pemkab Tetap Pertahankan PT BBS Tantang Pemkab Menarik Pajak Galian C Penerimaan Migas Fluktuatif, Tingkatkan Iklim Investasi Sisihkan Rp10 Triliun Untuk Dana Abadi Migas Pemkab Blora Bebaskan Lahan Warga Desak Pertamina ISC Tetap Menjatah Minyak Mentah Kayangan Api Dibanjiri Pengunjung Truk Pertamina Tetap Beroperasi PAD Dishub Meningkat 5,54 Persen Penjualan Solar Turun 60 Persen BK Hentikan Kasus Laporan Komisi A Harga Solar Turun Nelayan Untung Tandatangani Kontrak Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Hingga Akhir 2015, Pembebasan J-TB Belum Rampung Wartawan Gadungan Peras Warga Tuban Tambang Illegal Rusak Jutaan Hektar Hutan Wisata Water Park Dander Diserbu Pengunjung Sumur A dan C Tetap Berproduksi ExxonMobil Indonesia Tunjuk Presiden Baru Gelar Sarasehan Sejarah dan Kepurbakalaan Tak Ingin Penyelesaian TKD Gayam Terulang di J-TB Pastikan Tarif Angkutan Tuban Normal ADS Sebut Pemeriksaan Rutin Desak Holcim Segera Realisasikan Insentif Filosofi TKD Yang Penting Untungkan Desa

Wabup Tuban : e-Proc Sulitkan Pemkab Pantau Pemenang Tender

Editor: nugroho
Rabu, 16 Januari 2013
edy purnomo
Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein

SuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, beralasan kesulitan memantau pemenang tender  yang saat ini menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal karena sistim lelang yang digunakan sekarang ini menggunakan elektronik procurement (e-proc/ tender online). Akibatnya Pemkab tidak diketahui track record atau latar belakang dari pemenang tender tersebut.

Apalagi sesuai aturan, semua proyek berskala besar dengan nilai lebih dari 900 juta harus ditenderkan secara online.

“Pemenang tidak bisa dipantau saat itu, kebiasaan seperti apa kita juga tidak mengetahui,” ungkap Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein saat dikonfirmasi terkait sejumlah proyek raksasa dari dana APBD yang tidak tepat jadwal dalam penyelesaiannya, Rabu (16/1/2013).

Dia mengakui, dengan molornya pengerjaan beberapa fasilitas umum itu Pemkab telah dirugikan karena tidak bisa sesegera digunakan untuk pelayanan masyarakat. Namun mekanisme yang dilakukan Pemkab saat ini hanya memberi sanksi denda sesuai nilai proyek kepada kontraktor yang molor dalam mengerjakan proyek.

Disinggung tentang blak list atau memasukkan kontraktor tersebut kedalam daftar hitam Pemkab, Wabup mengungkapkan, semua itu ada aturan yang mengatur. Diantaranya dapat dilakukan jika memang pengerjaan yang dilakukan kontraktor tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

“Kita akan melakukan evaluasi kembali mengenai masalah ini,” tambah pria asal Kecamatan Rengel ini.

Meski begitu, Wabup menolak kalau Pemkab dianggap lemah dan kurang tegas menanggapi permasalahan tersebut. Sebab Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengawasan ketat dengan turun kelokasi proyek dan mendorong agar pekerjaan yang dilaksanakan cepat selesai.

“Untuk denda yang didapat karena molornya pekerjaan akan kita kembalikan ke kas Negara,” ujar Noor Nahar yang saat itu didampingi Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Joni Martoyo. 

Diketahui, sejumlah proyek raksasa dengan sumber dana dari APBD Tuban tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini, memicu reaksi keras dari beberapa pihak yag menganggap Pemkab Tuban kurang tegas dalam penindakan kontraktor yang dianggap nakal. (edp)

Dibaca : 727x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>