Jum'at, 22 Agustus 2014
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Wabup Tuban : e-Proc Sulitkan Pemkab Pantau Pemenang Tender

Editor: nugroho
Rabu, 16 Januari 2013
edy purnomo
Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein

SuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, beralasan kesulitan memantau pemenang tender  yang saat ini menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal karena sistim lelang yang digunakan sekarang ini menggunakan elektronik procurement (e-proc/ tender online). Akibatnya Pemkab tidak diketahui track record atau latar belakang dari pemenang tender tersebut.

Apalagi sesuai aturan, semua proyek berskala besar dengan nilai lebih dari 900 juta harus ditenderkan secara online.

“Pemenang tidak bisa dipantau saat itu, kebiasaan seperti apa kita juga tidak mengetahui,” ungkap Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein saat dikonfirmasi terkait sejumlah proyek raksasa dari dana APBD yang tidak tepat jadwal dalam penyelesaiannya, Rabu (16/1/2013).

Dia mengakui, dengan molornya pengerjaan beberapa fasilitas umum itu Pemkab telah dirugikan karena tidak bisa sesegera digunakan untuk pelayanan masyarakat. Namun mekanisme yang dilakukan Pemkab saat ini hanya memberi sanksi denda sesuai nilai proyek kepada kontraktor yang molor dalam mengerjakan proyek.

Disinggung tentang blak list atau memasukkan kontraktor tersebut kedalam daftar hitam Pemkab, Wabup mengungkapkan, semua itu ada aturan yang mengatur. Diantaranya dapat dilakukan jika memang pengerjaan yang dilakukan kontraktor tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

“Kita akan melakukan evaluasi kembali mengenai masalah ini,” tambah pria asal Kecamatan Rengel ini.

Meski begitu, Wabup menolak kalau Pemkab dianggap lemah dan kurang tegas menanggapi permasalahan tersebut. Sebab Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengawasan ketat dengan turun kelokasi proyek dan mendorong agar pekerjaan yang dilaksanakan cepat selesai.

“Untuk denda yang didapat karena molornya pekerjaan akan kita kembalikan ke kas Negara,” ujar Noor Nahar yang saat itu didampingi Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Joni Martoyo. 

Diketahui, sejumlah proyek raksasa dengan sumber dana dari APBD Tuban tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini, memicu reaksi keras dari beberapa pihak yag menganggap Pemkab Tuban kurang tegas dalam penindakan kontraktor yang dianggap nakal. (edp)

Dibaca : 535x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>