Kamis, 28 Juli 2016
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
Kang Yoto Ingin Pelaksanaan OGP Menyeluruh Muspika Mediasi Polemik Kompensasi Mudi EMCL Sosialiasikan Penutupan Sumur ATW Indonesia Akan Jadi Importir Gas di 2021 KIM Sendang Potro Sabet Juara Pertama Drilling Tapen-02 Masuk Run II Logging Terima Keputusan Managemen Buruh Bakar Ban dan Blokir Jalan JOB P-PEJ Terima Penghargaan Cinta Karya Nusantara Dinkes Berikan Vaksinasi Meningitis dan Influenza Pemdes Bubarkan Paksa Massa Gerah Kobar Buruh GCI Ancam Mogok Total Tuntutan Kompensasi Gerah Kobar Berakhir Deadlock BPBD Tinjau Semburan Lumpur Panas di Krondonan Massa Tagih Hasil Kajian Flare Ratusan Massa Mulai Berkumpul di Balai Desa Keuntungan Bagi Negara, Daya Tarik Bagi Investor Pasang Terop di Depan Pintu Sumur Mudi Harga Minyak Rendah Pertamina - Exxon Tetap Untung Sebut Kompensasi Mudi Jadi Pantauan BPK Besok, Warga Rahayu Kembali Demo JOBP-PEJ Belum Pastikan Groundbreaking J-TB Dilakukan Jokowi Atlet Futsal Timnas Ikuti IKA SMADA Cup 2 Setahun Penuh TPP Tak Dibayarkan Ninik: Jabatan Direktur Memang Harus Tenaga Medis Lakukan Deteksi Dini Narkoba pada Siswa Puncak Produksi Blok Cepu Bertahan 3 Tahun ITS Sebut Tak Ada Dampak Lingkungan di Mudi PDSI Ciptakan Sembilan Cyber Rig Tender EPC GPF JTB Masuki Tahap Komersil Kandungan Gas H2S Minyak Banyuurip Tinggi Pupuk Kujang Terancam Batal Bangun Pabrik di Bojonegoro Bojonegoro Raih Adipura Kirana dan Sekolah Adiwiyata Mandiri Pertamina Setuju Produksi Blok Cepu Dinaikan 200 ribu Bph Produksi Sumur Tapen Ditarget Lebih dari 600 bph Direktur Hulu Pertamina Kunjungi Sumur Tapen JOB P-PEJ Diminta Tetap Memberikan Kompensasi Main Pokemon Go PNS Bisa Diberhentikan Lamongan Raih Penghargaan Adipura Kirana Pengangkutan Material J-TB Biangkerok Kerusakan Jalan Gayam Minta Kejelasan Berakhirnya Kontrak Blok Tuban Perhutani Siap Kerjasama dengan Pemkab Pertamina EP Dukung Ide Pemkab JOB P-PEJ Sampaikan Hasil Riset Flare ke Pemda Gerah Kobar Rencanakan Aksi Susulan Permintaan Diskusi di Pad B Ditolak Massa Tuding Riset ITS Hanya Hamburkan Anggaran Desak Perwakilan JOB P-PEJ Temui Warga Ribuan Massa Kepung Sumur Mudi Ribuan Massa Bersiap Menuju Sumur Mudi Paskibraka Kecamatan Gayam Mulai Latihan Mobil Proyek JTB Perparah Kerusakan Jalan Gayam Basra Target Uji Coba Sistem Satu Arah SMP Tuban Sabet Juara 1 O2SN Jatim Sepakat Tolak Pembelian Premium dengan Jerigen Pemkab Tak Tahu Pemanfaatan Sewa TKD Gayam Kantor Utama Kontraktor EPC-1 Selesai Dibongkar Dandim 0813 Pimpin Apel Bersama di Mapolres Bojonegoro Darurat Kekerasan Terhadap Anak Korban Ternyata Berstatus Mahasiswa Bupati Ajak Dampingi Anak dengan Kasih Sayang Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Bekas Sajam PT Tripatra Bagikan Tangki Air ke Masjid Blok Cepu Masyarakat Diminta Beli LPG di Pangkalan Polres Usut Kasus Perampasan Kendaraan Pencuri Coba Bobol ATM BRI Gayam Pembatalan Perda Berdampak Menurunnya PAD Targetkan DBH Minyak Bumi 2016 Rp 24,8 Miliar Tunggu Informasi Pemprov Soal Operasional BMKG Camat Margomulyo Jabat Kabag Humas Pemborong Dikeroyok Enam Debt Collector Sekolah Dilarang Gunakan Kekerasan Fisik di PLSBSB Pemda Tambah Anggaran Pembebasan JLS Rp18,5 Miliar Pertamina EP Realisasikan Perbaikan Jalan Tapen Realisasi DBH Pajak Tuban Capai 54,70 Persen PAD Bojonegoro 2015 Mencapai Rp376,9 Miliar Kompensasi TKD Gayam Belum Dibayar KPH Dukung Objek Wisata di Wilayah Hutan Tunda Balik Demi Pilkades PT BBS Harus Penuhi Kualitas SDM PT SI Bersama Swedia Sepakati Jual Beli CER Rencanakan Pembiayaan Daerah Rp 297 Miliar Perbaikan Jalan Tapen 02 Dianggarkan Rp2,3 Miliar Klaim TKD Kilang Tuban Hanya Soal Sertifikat Kesulitan Penuhi Pesanan Konsumen Lokalisasi Cangkring Kembali Beroperasi Polisi Gagal Mendapatkan Pelaku Penambang Wisata Blora Sulit Dikembangkan Bantu 37 Lembaga Sosial Anak Disinyalir Ada Pemalsuan Dokumen Nasib Buaya Kali Kening Belum Jelas Dewan Menginisiasi Raperda Pembangunan Perumahan Jalan Nasional Ditanami Bunga Bougenville Harga Gas J-TB dengan PT PKC Belum Sepakat Dukung Regulasi Alokasi Minyak ke Kilang Mini Warung Mamin Bermunculan di J-TB Giliran Wartawan Bojonegoro Diajak Bukber JOBP-PEJ GP Ansor Kunjungi Founding Fathers NU Pengelolaan Wisata Wonocolo Belum Jelas Wisata Ledok Dikelola LMDH Perbaikan Jalan Hutan Belum Ada Perjanjian Pemda Harus Kreatif Tingkatkan PAD Anggap Pembatalan Perda Wajar KIP Desa Sekitar Migas Minim Pemda Kesulitan Mendata Penambang Ilegal Pemboran Sumur Tapen 02 Mencapai 886 Meter Penurunan Produksi, Sebabkan Lifting Minyak Menurun Travo Gardu Listrik Terbakar Izin Wisata Wonocolo Tanggung Jawab Pemkab Disnakertransos Bakal Cek Data Korban di BPJS Landasan Helikopter J-TB Digenangi Air

Wabup Tuban : e-Proc Sulitkan Pemkab Pantau Pemenang Tender

Editor: nugroho
Rabu, 16 Januari 2013
edy purnomo
Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein

SuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, beralasan kesulitan memantau pemenang tender  yang saat ini menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal karena sistim lelang yang digunakan sekarang ini menggunakan elektronik procurement (e-proc/ tender online). Akibatnya Pemkab tidak diketahui track record atau latar belakang dari pemenang tender tersebut.

Apalagi sesuai aturan, semua proyek berskala besar dengan nilai lebih dari 900 juta harus ditenderkan secara online.

“Pemenang tidak bisa dipantau saat itu, kebiasaan seperti apa kita juga tidak mengetahui,” ungkap Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein saat dikonfirmasi terkait sejumlah proyek raksasa dari dana APBD yang tidak tepat jadwal dalam penyelesaiannya, Rabu (16/1/2013).

Dia mengakui, dengan molornya pengerjaan beberapa fasilitas umum itu Pemkab telah dirugikan karena tidak bisa sesegera digunakan untuk pelayanan masyarakat. Namun mekanisme yang dilakukan Pemkab saat ini hanya memberi sanksi denda sesuai nilai proyek kepada kontraktor yang molor dalam mengerjakan proyek.

Disinggung tentang blak list atau memasukkan kontraktor tersebut kedalam daftar hitam Pemkab, Wabup mengungkapkan, semua itu ada aturan yang mengatur. Diantaranya dapat dilakukan jika memang pengerjaan yang dilakukan kontraktor tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

“Kita akan melakukan evaluasi kembali mengenai masalah ini,” tambah pria asal Kecamatan Rengel ini.

Meski begitu, Wabup menolak kalau Pemkab dianggap lemah dan kurang tegas menanggapi permasalahan tersebut. Sebab Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengawasan ketat dengan turun kelokasi proyek dan mendorong agar pekerjaan yang dilaksanakan cepat selesai.

“Untuk denda yang didapat karena molornya pekerjaan akan kita kembalikan ke kas Negara,” ujar Noor Nahar yang saat itu didampingi Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Joni Martoyo. 

Diketahui, sejumlah proyek raksasa dengan sumber dana dari APBD Tuban tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini, memicu reaksi keras dari beberapa pihak yag menganggap Pemkab Tuban kurang tegas dalam penindakan kontraktor yang dianggap nakal. (edp)

Dibaca : 834x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan