Desak Raperda Transparansi Migas Segera Disahkan

Editor: nugroho
Jum'at, 23 Desember 2011

SuaraBanyuurip.com - Ali Mahmudy

Perwakilan masyarakat sekitar tambang migas Banyuurip- Jambaran, Blok Cepu dan Sukowati, Blok Tuban, mendesak agar DPRD Bojonegoro segera mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Transparansi Migas. Hal ini terungkap dalam hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisi A DPRD Bojonegoro yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, Jum'at (23/12).

Supolo, Perwakilan masyarakat sekitar Lapangan Migas Blok Cepu menegaskan, bahwa perda transparansi migas ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat Bojonegoro, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh kegiatan ekstraktif. Baik itu jaminan tentang jaminan keselamatan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

"Karena itu saya meminta agar Raperda ini segera disahkan menjadi Perda. Sebab kegiatan migas sudah berlangsung bertahun-tahun, tapi hingga sekarang belum ada payung hukum ditingkat daerah yang melindungi masyarakat," kata Supolo, warga Desa Brabowan, Kecamatan Ngasem, Ring I Blok Cepu, dalam hearing di Ruang Sidang Paripurna yang dipimpin M. Yasin, anggota Komisi A DPRD Bojonegoro.

Senada juga dikatakan Imam Sutikno, perwakilan masyarakat sekitar Lapangan Sukowati, Blok Tuban. Menurut dia, dengan adanya Perda Transparansi migas akan menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan dan memberikan sanksi bagi operator migas bila kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Imam mencontohkan, seperti kejadian gas kick yang terjadi di Lapangan Sukowati pada medio 2004 - 2005 silam, masyarakat sekitar pemboran harus merasakan dampak langsung akibat kelalaian Joint Operating Body Pertamina-Petrochina (JOBP-PEJ), Operator Blok Tuban.

"Masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa atas insiden itu. Pemkab pun terkesan tidak membela masyarakat meskipun insiden itu nyata-nyata merugikan warga. Ini terjadi karena daerah tidak memiliki payung hukum yang jelas mengenai masalah itu," ungkap Imam.

 Menurut Imam, disamping memberikan jaminan hukum kepada masyarakat terdampak, dengan adanya Perda Transparansi Migas ini dinilai juga akan membantu pemerintah daerah dalam mengawal dana bagi hasil migas (DBH) yang selama tidak jelas penerimaannya dari pemerintah pusat. Kondisi itu, lanjut dia, pernah dialami Pemkab Bojonegoro di tahun 2008 lalu, dimana DBH yang dipatok sebesar Rp. 130 milyar ternyata hanya terealisasi sebesar Rp. 37 miliyar.

"Akibatnya beberapa proyek didaerah juga terkendala bahkan tertunda. Ini sangat merugikan masyarakat. Karena itu, kami minta Raperda ini segera disahkan menjadi Perda," tandas tokoh masyarakat Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Ring I Lapangan Sukowati ini.

Menanggapi keinginan tersebut, M. Yasin berjanji, akan mengupayakan pengesahan Raperda Transparansi Migas menjadi Perda tahun 2012 mendatang. Alasannya, sekarang ini, pihak dewan masih menyesuaikan dengan regulasi diatasnya.

"Kita juga akan meminta kepada Bupati untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup)," timpal Yasin.

Seperti diketahui, dalam draf raperda transparansi migas ada beberapa poin yang dicantumkan yakni mengenai pengelolaan dan tim pengawal DBH migas, lingkungan, dan conten local. Penyusunan draf Raperda Transparansi Migas ini lebih dulu ketimbang Raperda konten lokal yang sekarang ini telah disahkan menjadi Perda No.23/2011 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan migas.   

counter