SuaraBanyuurip - d sukonugroho

Jakarta - Tiket masuk wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang akan dinaikan hingga Rp750.000 per orang untuk wisatawan lokal menjadi sorotan DPR-RI. Wakil rakyat senayan meminta agar harga tiket untuk wisatawan lokal harus dalam batas yang wajar dan bisa terjangkau oleh masyarakat luas.

"Kami memahami rencana pemerintah yang akan menaikkan harga tiket akses ke bangunan Candi Borobudur demi revitalisasi, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya tersebut agar lebih baik ke depannya. Tapi kami berharap rencana kenaikan harus dalam batas wajar," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji usai rapat kerja dengan Kementerian BUMN dikutip dari laman DPRI.

Sarmuji tidak mempersoalkan harga tiket untuk wisatawan mancanegara yang akan dinaikan menjadi 100 dolar AS. Namun untuk tiket wisatawan lokal, harus terjangkau oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia.

"Kalau untuk wisatawan mancanegara monggo lah itu murni urusan bisnis yang kaitannya dengan nilai ekonomi dan harga yang kompetitif dengan destinasi wisata sejenis di dunia,” tegasnya.

Sarmuji mengingatkan, Candi Borobudur adalah kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karenanya, harga tiket Borobudur harus memperhatikan kemanfaatan umum dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan dari pendirian BUMN.

“Kalau harga tiket buat warga lokal dinaikkan sedemikian tingginya, masyarakat akan berpikir kok tempat wisata yang dikelola negara malah lebih mahal dari tempat wisata swasta ya?” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, tujuan BUMN selain mencari keuntungan juga harus memberi manfaat bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Komisi VI DPR RI yang salah satu bidang kerjanya terkait BUMN, berharap rencana kenaikan tarif Candi Borobudur memperhatikan hal tersebut.

“Dalam hal ini, berarti BUMN harus bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan wisata sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia. Tidak boleh eksklusif untuk kalangan yang mampu membayar mahal saja,” tegasnya.

Sarmuji memahami rencana pemerintah menjadikan Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional memerlukan pembatasan akses pengunjung ke bangunan candi, agar beban kunjungan terhadap bangunan candi berkurang. Namun, niat baik itu jangan sampai merugikan rakyat.

“Tapi kalau caranya hanya dengan menaikkan harga secara fantastis bagi wisatawan lokal, rencana tersebut menurut saya kurang bijaksana. Khususnya untuk kepentingan pelajar dan pembelajaran sejarah, harga tiket harus lebih murah lagi agar generasi sekarang bisa memetik pelajaran dari masa lalu," ungkapnya.

Dia pun menilai, masih banyak cara lain untuk membatasi pengunjung yang naik ke bangunan candi. Misalnya dengan sistem reservasi online yang marak digunakan pada era transisi pandemi Covid-19 sebagai bentuk pembatasan kuota pengunjung. Sistem tersebut bisa dijadikan salah satu solusi tanpa harus menaikkan harga secara fantastis.

“Pembatasan kuota pengunjung dengan harga tinggi bukan cara yang tepat. Bisa juga dengan cara reservasi online maksimal 1.200 orang per hari misalnya, tanpa harus menaikkan harga tiket secara fantastis,” imbau legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI ini.

Sarmuji juga mengingatkan pengelola kawasan wisata Candi Borobudur harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan tentang pelestarian cagar budaya milik bangsa. Ia berharap pengelola bersama instansi terkait melibatkan DPR RI sebagai representasi rakyat mengenai rencana kenaikan tiket masuk Candi Borobudur.

“Jadi jangan sosialisasi dan edukasi tentang wajah baru Candi Borobudur kalah dengan hebohnya berita tentang kenaikan harga,” pungkasnya.(suko)