Pusat Minta Daerah Percepat Pembebasan Lahan Bendung Gerak Karangnongko

user
nugroho 22 Mei 2022, 14:15 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Pemerintah pusat menargetkan proyek konstruksi Bendungan Gerak Karangnongko di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dapat dimulai pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan Pemkab Blora diminta segera menuntaskan pembebasan lahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur Pangan dan Pengendalian Banjir khususnya di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Bagian Selatan.

"Karena itu kita didorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provisin Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan pengadaan lahannya," tegas menteri yang menjabat Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) itu.

Airlangga meminta agar pembebasan lahan tuntas pada tahun 2023. Sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat mulai menganggarkan dan segera melakukan konstruksi pada tahun 2023.

"Proyek-proyek yang memerlukan dukungan APBN Tahun Anggaran 2023/2024 agar dapat diselesaikan maksimal pada tahun 2024. Untuk itu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mendukungnya agar sesuai target," pungkasnya dikutip dari laman ekon yang diakses Sabtu (22/5/2022).

Proyek Bendung Gerak Karangnongko telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019. Pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Rencananya, proyek nasional Bendung Gerak Karangnongko akan membendung sungai Bengawan Solo. Memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Ada sembilan pintu air yang bakal dibangun. Mengaliri lahan seluas 1.747 hektare untuk Blora dan 5.203 hektare untuk Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Proyek Nasional ini bisa memenuhi kebutuhan air baku PDAM sekitar 2,15 juta meter kubik atau 100 liter per detik.

Desain pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui BBWS Bengawan Solo sudah jadi. Tinggal proses pembebasan lahan warga. Perhitungannya juga sudah selesai.

Anggaran proyek rencana mencapai Rp 2,5 triliun. Bendung Gerak Karangnongko akan dibangun dengan tipe concrete gravity. Dengan daerah tangkapan seluas 10,03 KM2. Serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha.

Sekretrasi Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah mengatakan pengadaan lahan Bendung Gerak Karangnongko akan disiapkan mulai tahun 2022 ini. Sebanyak 260 kepala keluarga (KK) di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, akan terdampak dari pembangunan bendungan ini.

"Persiapan pengadaan lahan untuk bendungan di Desa Kalangan dan Ngelo, Kecamatan Margomulyo kita laksanakan tahun ini," ujar Nurul saat sosialisasi proyek pembangunan jalan tol Ngawi - Bojonegoro - Babat (Ngarobat) di Pendapa Pemkab Bojonegoro beberapa waktu lalu.

Dia jelaskan, Desa Ngelo mempunyai 327 KK dan yang akan terdampak sebanyak 260 KK. Tentu, jika  dipindah penduduk Desa Ngelo akan berkurang bahkan tidak memiliki penduduk.

"Maka kepala desa memberi masukan bahwa penduduk ini harus tinggal di Desa Ngelo. Dan yang diusulkan adalah relokasi di lahan milik perhutani di sekitar sana," tuturnya.

Karena itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro segera membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) relokasi. Karena itu, lanjut dia, ada dua skema di antaranya relokasi penduduk atau pindah ke luar desa setelah pembayaran tunai.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Sam Gautaman Karnajara mengaku adanya kendala keterbatasan anggaran untuk melakukan pembebasan lahan Bendungan Karangnongko. Sehingga sementara dilakukan proses administrasi.

“Kita sendiri belum tahu pastinya pembebasan lahan akan dilakukan. Sosialisasi memang sudah dilaksanakan, tapi masih terbatas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan sesuai rencana awal ada 5 desa terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di wilayahnya. Yakni Desa Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, Megeri dan Mendenrejo. Rencananya, warga yang terdampakan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko ini akan direlokasi ke Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Gajah Mada (UGM).

"Luasnya sekitar 300 hektar," pungkasnya.(suko)

Credits

Bagikan