Dewan Desak Pemkab Tutup Minimarket Liar

user
teguh 18 Mei 2022, 19:46 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban - Kalangan DPRD Tuban, Jatim mendesak Pemkab setempat, segera menertibkan beroperasinya minimarket yang menyalahi peraturan. Selain itu mereka menuntut, agar menutup  toko modern tersebut yang tak berijin.

Sejak dicabutnya moratorium pendirian minimarket di Bumi Ranggalawe pada medio 2019, kini hampir di 20 wilayah kecamatan berdiri dua hingga tiga unit. Sebelumnya, sesuai data dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tuban, sebanyak 54 unit. Ijin pendirian tempat perdagangan, semacam Alfamart dan Indomart, itu berdasarkan Perbup Tuban Nomor 19 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor:  12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Pemkab harus tegas dan selektif dalam memproses perijinan pendirian minimarket, sesuai amanat dari regulasi yang berlaku," tegas Anggota FKB DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, saat dimintai konfirmasi SuaraBanyuurip.com, Rabu (18/05/2022).

Sesuai klausul dari Perbup 19 tahun 2021, ungkap Roni, begitu politisi muda ini akrab disapa, pendirian minimarket harus mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya, jarak dengan pasar tradisional, jarak antarminimarket, dan menjalin kerjasama kemitraan dengan BUMDes dan koperasi.

"Temuan kami di lapangan ada minimarket belum berijin sudah beroperasi. Kalau mereka melanggar peraturan harus ditindak tegas," ujar Ketua Komisi I tersebut serius.

Ia ungkapkan, jika Pemkab dari daerah berpenduduk 1,2 juta jiwa tak segera mengambil tindakan, dikhawatirkan justru warga masyarakat akan bertindak. Apalagi saat ini telah terindikasi terjadi keresahan dari toko kelontong, karena berdirinya minimarket berdampak serius terhadap usahanya.

"Sesuai data yang ada pada kami, hampir semua minimarket baru tak sesuai aturan Perbup," kata Roni.

Pada bagian lain, legislator dari wilayah Jenu kampung Kilang Tuban ini menegaskan, pihak Satpol PP harus tegas menegakkan regulasi daerah dengan cara menutup minimarket yang tak berijin. Kebijakan ini penting dilakukan sebelum nanti masyarakat yang akan bertindak.

Apalagi bila Perbup 19 tahun 2021 diterapkan, papar pria ramah ini, akan membantu BUMDes, UMKM dan koperasi dalam memasarkan produk di lapak minimarket dengan kuota  30 persen.

"Setelah saya croscek di lapangan, sejumlah minimarket yang saya datangi  tak memenuhi aturan Perbup tersebut," pungkas Roni.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Satpol PP Tuban, Gunadi, menyatakan, sebenarnya jajarannya sudah pernah mendatangi lokasi minimarket yang belum memenuhi persyaratan ijin. Pengelolanya pun telah dipanggil untuk segera mengurus ijin.

"Bahkan sudah pernah ada agenda penutupan bersama Tim yang didahului pembahasan di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan," kata Gunadi saat dikonfirmasi wartawan di Tuban.

Ia tambahkan, ada juga pernyataan yang dibuat pengusaha minimarket untuk segera mengurus ijin. Pernyataan pengusaha toko modern tersebut ada di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan.

"Monggo dikonfirmasi dulu ke Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, rencana selanjutnya bagaimana saya menunggu langkah-langkah  penyelesaian dari dinas teknis dulu," pungkas Gunadi. (tbu)

Credits

Bagikan