Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta – Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa dengan mudah mendapatkan rumah layak pada tahun 2023. Mereka dapat memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, MBR bisa mendapatkan rumah layak melalui inovasi program bantuan pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Pada tahun 2023, lanjut Herry, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat yaitu MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing, masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.

"Tahun 2023 kami fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera," katanya.

Heery menjelaskan, bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun 2023 senilai Rp30,38 triliun untuk 230 ribu unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.

Alokasi dana FLPP tahun 2023 sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.

"Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah," pungkas Herry melalui keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, kepesertaan Tapera dari pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah ditargetkan mencapai 30 ribu pada tahun 2023.

"Para pekerja mandiri bisa bekerja sama dengan komunitas, bisa juga dengan data BPJS Ketenagakerjaan, di mana jumlah pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 5 juta orang bisa menjadi target kepesertaan di Tapera," tuturnya.

Ada 40 bank yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran dana FLPP melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi MBR. 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selain itu, dilaksanakan juga perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan 22 bank penyalur untuk pembiayaan Tapera.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menegaskan, pada tahun 2023 pihaknya tetap memberlakukan open komitmen sehingga kuota tidak akan terkunci di bank manapun agar MBR bisa terlayani dengan lebih cepat.

"Kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama, setiap per triwulan akan dilakukan evaluasi guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran,” ujar Adi.(suko)