Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Surabaya - Pemerin Provinsi Jawa Timur berhasil meraih dua pengahargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Dua penghargaan dari KPPU yang diterima Gubernur Khofifah yaitu Tingkat Pratama untuk kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah dan Tingkat Madya untuk kategori Kemitraan Daerah.

Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, dua penghargaan yang diberikan oleh KPPU menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk terus menjaga investasi dan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan baik bagi perusahaan maupun UMKM.

"Penghargaan ini akan semakin meningkatkan motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan iklim investasi dan usaha yang sehat, seimbang dan berkeadilan bagi semua," kata Khofifah usai menerima penghargaan.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu menjelaskan, industri maupun UMKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Seperti sektor UMKM yang memberikan kontribusi 57,81% terhadap PDRB Jatim.

Sedangkan realisasi investasi Jatim Tahun 2022 ini tercatat paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Secara berturut - turut realisasi tahun 2018 sebesar Rp 51,2 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 58,5 triliun, tahun 2020 Rp 78,3 triliun, tahun 2021 Rp 79,5 triliun, dan tahun 2022 Rp 110,3 triliun.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga iklim investasi di Jatim supaya tetap kondusif dan terjaga dengan baik," tandas Khofifah.

Tak hanya itu, pihaknya bersama stakeholder terkait akan terus berupaya mengoptimalisasi seluruh sumber daya yang ada di Jawa Timur.

"Sebagaimana arahan pak Wapres untuk melakukan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada demi persaingan usaha yang sehat dan kemaslahatan masyarakat Jawa timur," tutupnya dikutip dari laman resmi Dinas Kominfo Jatim.

Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, persaingan usaha yang sehat mendorong tumbuhnya inovasi, peningkatan kualitas, dan keragaman produk, dan harga yang lebih kompetitif. Sehingga ujungnya konsumen akan diuntungkan.

Menurutnya, demokrasi ekonomi tidak mungkin dapat tercapai tanpa persaingan usaha yang sehat. Demokrasi ekonomi diterapkan karena menciptakan ekosistem usaha yang seimbang dan berkeadilan. Sehingga masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila bisa menjadi kenyataan.

"Jika ditelusuri lebih jauh, seakan-akan ada dua hal yang bertentangan yaitu antara perusahaan besar dan UMKM. Industri besar karena diuntungkan dari penguasaan jaringan serta informasi pasar dan preferensi konsumen melalui analisis big data," ucap Ma'ruf.

"Oleh karenanya, terkait ekonomi demokrasi yang seimbang dan berkeadilan penting untuk dikedepankan pleh KPPU dalam implementasi kebijakan persaingan usaha" imbuhnya.

Ma'ruf berpesan, kegiatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial semata, tapi harus mampu menggerakkan semua penerima penghargaan untuk terus menularkan keberhasilan kepada pemangku kepentingan lainnya.

"Optimalkan setiap sumber daya yang ada. Agar persaingan usaha di Indonesia semakin sehat dan memberikan maslahat bagi kemakmuran bangsa," ajaknya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPPU Afif Hasbullah menyampaikan, KPPU Award 2023 merupakan perhelatan ketiga yang diselenggarakan KPPU. Kegiatan ini adalah wujud apresiasi KPPU terhadap peran aktif pemerintah dalam mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Dijelaskan, penganugerahan KPPU Award 2023 untuk Pemerintah Provinsi dinilai dari tiga variabel utama. Antara lain inisiatif Pemerintah Provinsi untuk mendorong persaingan usaha di daerahnya dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPPU, menginisiasi dan melakanakan kerja sama, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait persaingan usaha dan kemitraan.

Kemudian kontribusi Pemerintah Provinsi baik langsung maupun tidak langsung untuk memfasilitasi berbagai agenda KPPU di wilayahnya dan pelibatan KPPU secara langsung sebagai bagian dari tim dalam pelaksanaan pengawasan persaingan dan pengawasan kemitraan.(suko)