Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan terhadap 514 pemerintah daerah (Pemda) baik di kabupaten/kota, sebanyak 173 Pemda belum melakukan upaya konkret penanganan inflasi.

Tomsi mengatakan, upaya-upaya konkret penanganan inflasi ini perlu dilakukan Pemda agar mereka tidak lengah. Oleh karena itu, pihaknya meminta jajaran Pemda agar menyampaikan laporan harian mengenai upaya sekaligus perkembangan inflasi di daerah masing-masing kepada Kemendagri.

"Walaupun inflasi daerah masing-masing cukup rendah, namun upaya-upaya konkret agar tetap dilaksanakan supaya kita tidak lengah,” ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (6/3/2023).

Apalagi, lanjut dia, dalam beberapa minggu mendatang, masyarakat akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Momentum tersebut ditengarai bakal mempengaruhi gejolak harga pangan dan komoditas masyarakat.

"Kami meminta jajaran Pemda untuk menyisir dan memonitor keberadaan bahan pokok di daerah masing-masing. Ketersediaan bahan pangan agar juga dihitung secara cermat sesuai kebutuhan daerah. Apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan, ketersediaan stok pangan menjadi hal penting yang perlu diatensi daerah," pesan Tomsi.

Ia mengungkapkan, pada Hari Raya Idul Fitri mendatang merupakan perpindahan pergeseran manusia yang terbesar selain di China. Maka pergeseran dengan puluhan juta orang dari satu kota ke kota lain perlu diantisipasi.

"Tolong pemda menghitung betul dan data-datanya baik stok, kemudian kekurangannya,” tegasnya Tomsi.

Dirinya menambahkan, Kemendagri beserta jajaran kementerian/lembaga senantiasa berkomitmen dalam mengendalikan inflasi. Untuk melaksanakan upaya itu, daerah diminta agar dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data mengenai perkembangan harga dan upaya penanganan inflasi di daerah masing-masing. Dukungan data tersebut juga dimiinta agar dilaporkan tepat waktu.

“Sehingga rapat koordinasi yang akan dilaksanakan di tingkat pusat dapat juga dilaksanakan tepat waktu,” tandas Tomsi dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, di dalam pengendalian inflasi, Kemendagri mendorong daerah untuk melakukan 9 upaya konkret. Hal ini di antaranya, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta perencanaan gerakan menanam.

Selain itu, upaya lainnya yakni melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Di samping itu, daerah juga dapat merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam sebelumnya mendesak pemerintah untuk mengendalikan inflasi pangan, dikarenakan makin mengancam daya beli masyarakat. Khususnya menjelang ramadan dan Idulfitri.

Ecky menyebut harga-harga pangan sangat berpotensi naik cukup tajam. Dicontohkan, kenaikan seperti beras, daging sapi, telur, minyak goreng naik, cabai dan pangan lainnya.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah fokus menangani inflasi dan dampak-dampaknya.

"Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari sebelumnya 124,7 menjadi 117,2, artinya terjadi penurunan signifikan pada keyakinan konsumen, situasi ini tidak baik karena kita akan menghadapi tantangan lebih berat terkait ketidakpastian ekonomi global," pungkas Ecky. (suko)