Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan kepada Perum Bulog untuk melakukan penyerapan 2,4 juta ton gabah petani. Agar harga gabah lebih stabil, karena sekarang ini masa panen raya.

“Dua hari yang lalu di Kebumen, kemudian tadi pagi di Kabupaten Ngawi, semua telah mulai panen raya tahun ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya minta kepada Bulog, Pak Dirut [Bulog], agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah yang ada di petani,” ujar Jokowi usai meninjau sekaligus meresmikan Sentra Penggilingan Padi Bulog, yang terletak di Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (11/03/2023) lalu.

Mantan Walikota Solo itu menargetkan Bulog dapat menyerap 2,4 juta ton gabah petani pada tahun 2023 ini.

“Tahun ini saya perintahkan kepada Bulog untuk siap dengan angka 2,4 juta ton sehingga akan membawa stabilitas harga kita lebih baik,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah sedang merumuskan kembali harga pokok pemerintah (HPP) untuk gabah sehingga tetap memberikan keuntungan bagi para petani. Bulog harus membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga tersebut.

“Kita ingin agar harga di petani itu wajar, kemudian harga di pedagang itu juga wajar, dapat untung semuanya, dan harga konsumen harga di masyarakat juga pada posisi yang wajar. Menjaga keseimbangan inilah yang tidak gampang,” ujarnya.

Terkait sentra penggilingan padi, Presiden mengungkapkan sampai saat ini Bulog telah memiliki tujuh sentra penggilingan yang beroperasi di berbagai sentra produksi padi di tanah air.

“Ini bukan hanya di Sragen, tetapi juga tujuh lokasi yang telah beroperasi di Subang, di Kendal, di Karawang, di Lampung, di Bojonegoro, di Magetan, dan di Sragen,” ungkapnya.

Jokowi optimistis keberadaan sentra penggilingan ini akan menjadi kekuatan Bulog dalam mengoptimalkan serapan gabah petani.

“Ini akan memperkuat kekuatan Bulog dalam menyerap gabah yang ada di petani dengan kapasitas yang sangat besar,” tandasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan sebelumnya menyatakan, ketegasan pemerintah membuat kebijakan HPP gabah sangat penting karena berpengaruh signifikan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Oleh karena itu, Johan meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menghitung ulang dan merevisi dengan cermat agar kebijakan harga yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan harapan petani.

“Jadi, harus betul-betul dihitung berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani saat ini. Sebab, mulai dari sewa lahan, upah tenaga kerja, harga pupuk, benih dan lain-lain saat ini mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga BBM dan inflasi yang tinggi. Jadi, kalau harga gabah rendah maka petani pasti menjerit,” tegasnya.(suko)