Tirai alam kota tua Tuban mulai terbuka untuk investasi. Walau demikian sektor pertanian masih tergarap optimal.

Bisa jadi ghiroh anak muda desa untuk menggeluti sektor pertanian saat ini cenderung menurun. Di setiap musim tandur, matun hingga panen petani kesulitan mencari tenaga kerja.

“Sekarang sulit mencari pemuda yang mau ke sawah, banyak yang memilih kerja ke luar desa,” kata Ahmad Syakroni, seorang petani saat ditemui di salah satu warung kopi di Dusun Penebusan, Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Tuban, Jatim pekan ke tiga Desember 2019.

Kesulitan mencari pekerja pertanian tak hanya dari kalangan pria. Untuk perempuan muda pun juga sulit, karena tak tertarik meneruskan profesi orang tuanya. Kondisi ini menyeluruh di setiap desa di wilayah kantong pangan (sawah) di Bumi Ronggolawe.

“Padahal di kota mereka kerjanya di pabrik atau kerja di proyek,” timpal Sutarkib petani lain saat ditemui di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel. “Kalau masih ada yang mau ikut tandur dan matun, rata-rata ya orang tua,” tandas petani lumayan ganteng dan ramah itu.

Disaat kawula muda lebih tertarik ke sektor industri, teknologi pertanian mulai merambah desa. Comby (traktor untuk memanen padi), hand tracktor untuk membajak sawah beberapa tahun terakhir mulai masuk desa. Teknologi ini mulai dipakai petani dalam mengolah lahan.

Fenomena kawula muda meninggalkan pertanian, bukan hal baru di daerah berumur 726 tahun dengan penduduk 1.285.147 jiwa (BPS Tuban tahun 2018) itu. Mereka yang berprofesi sebagai petani diperkirakan sekitar 900.000 orang (70 persen jumlah penduduk) yang tersebar di 311 desa dan 17 kelurahan.

Dari jumlah lahan padi seluas 106.185 hektar dari sekitar 180.000 hektar lahan pertanian di daerah berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Jateng ini, mampu menghasilkan 634.668 ton per tahun. Rata-rata setiap hektarnya menghasilkan enam ton.

Bupati Tuban H Fathul Huda sangat mafhum jika perubahan daerahnya menjadi kawasan industri di Jatim tak bisa dihindari. Dari sentra ibu kota provinsi Surabaya, bufferzone-nya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan, telah jenuh. Tuban dengan potensi pantai sepanjang 65 Km sangat menjanjikan untuk industri sejak tahun 2017 telah menjadi tujuan investasi.

Perubahan zaman itu pula yang menyebabkan Bupati Huda, setahun setelah dilantik merubah tata ruang wilayahnya. Mulcullah Perda Nomor: 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2023. Disana disebutkan plot lahan untuk industri seluas 12.832 hektar, di 20 kecamatan yang ada.  Mulai untuk industri berskala kecil, menengah, dan skala besar.

Kawasan industri besar diplot di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu, dan Kecamatan Soko. Skala menengah di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Kecamatan Palang. Sedangkan kawasan industri skala kecil tersebar di 20 kecamatan.

“Walau Tuban termasuk daerah industri, kita tetap mengoptimalkan sektor pertanian,” kata pria yang memimpin Tuban dua periode ini.

Data dari Dinas Pertanian Tuban menyebut, sejak tahun 1994 hingga akhir 2004 ada 1.614 hektar lahan pertanian produktif beralih fungsi untuk industri. Rinciannya sekitar 1.000 hektar untuk tambang tanah liat PT Semen Gresik (saat ini PT Semen Indonesia/PT SI), dan skitar 500 hektar di pakai PT Holcim Indonesia (sekarang diakuisisi PT SI) untuk tambang sama.

Sekitar  100 hektar untuk jalur pipa minyak operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL). Kemudian sekitar 14 hektar digunakan kepentingan eksplorasi dan eksploitasi Migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) yang kini dioperatori Pertamina Aset 4.

Belum termasuk lahan pertanian non produktif seluas sekitar 2.500 hektar yang beralih fungsi jadi tambang batu kapur tradisional. Lahan ini sebelumnya dipakai petani untuk tanaman musiman seperti kacang tanah dan jagung.

Jika kilang minyak Tuban yang digarap Pertamina – Rosneft berdiri di wilayah Kecamatan Jenu, diperkirakan bakal menggusur lagi lahan pertanian. Dari kebutuhan lahan sekitar seluas 841 hektar, pemerintah baru mengantongi 340 hektar. Sisanya sekitar 501 hektar bakal membebaskan tanah warga yang mayoritas berupa lahan pertanian.

Dinas Pertanian Tuban pun menyadari potensi industri bakal berdampak pada sektor yang ditanganinya. Berbagai terobosan dilakukan, agar daerah kantong pangan Jatim ini tak berkurang produksinya.

“Berbagai terobosan dengan penerapan teknologi pertanian, dan pendampingan dari petugas terhadap petani kita lakukan,” kata Kepala Dinas Pertanian Tuban, Murtadji, kepada jurnalis beberapa waktu lalu.

Paling tidak berbagai program untuk menggenjot produksi pangan (padi), dan komoditas palawija telah dilakukan. Hasilnya produksi padi dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, sekalipun sebagian lahan pertanian terampas untuk industri.

Data dari Dinas Pertanian menyebut, produksi padi pada tahun 2014 sebanyak 537.665 ton, tahun 2015 (546.310 ton), 2016 (584.307 ton), 2017 (589.524 ton) dan pada tahun 2018 menembus angka 634.668 ton. Produksi sebanyak itu sudah bisa mencukupi kebutuhan pangan warga di 20 kecamatan yang ada di Tuban.

Di lain sisi rangkaian program pemberdayaan petani jagung, dan bantuan dari Kementrian Pertanian (Kementan), telah menjadikan Tuban sebagai penghasil jagung nomor satu di Jatim. Di tahun 2018 saja dari target 109 hektar terealisasi 113.290 hektar.

Setiap tahun produksi komoditas jagung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 produksinya menembus angka 454.782 ton, 2015 (506.966 ton), 2016 (525.687 ton), 2017 (606.165 ton), dan pada tahun 2018 sebanyak 628.709 ton.

“Kita harus bersyukur dan mempertahankan posisi Tuban sebagai penghasil jagung terbesar di Jatim,” kata Fathul Huda saat panen raya jagung beberapa waktu lalu.

Sepanjang pemerintahan pria yang aktif berceramah agama asal Kecamatan Montong itu, sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, telah membangun saluran irigasi pertanian 123.057 meter. Rinciannya sepanjang 11.617 meter saluran induk, dan saluran skunder sepanjang 111.440 meter.  Termasuk membangun bendung sebanyak 30 unit, waduk sebanyak 18 unit, dan Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT) sebanyak 77 titik.

Setidaknya dari berbagai program tersebut, orang nomor wahid di daerah yang belakangan dimasuki industri minyak dan gas bumi (Migas) ini, telah berbuat untuk warganya di dua tahun terakhir pemerintahannya. Bahkan keterbukaan perijinan investasi, hingga penyiapan lahan industri menjadikan nilai investasi merangkak naik.

Jika dihitung dalam tiga tahun terakhir, nilai investasi yang masuk ke Tuban mencapai Rp218,27 triliun. Rinciannya pada tahun 2017 sebanyak Rp338.836.200.000, tahun 2018 sebanyak Rp191.147.341.278.105, dan hingga akhir tahun 2019 investasi yang masuk sebanyak Rp26.785.883.843.196.

“Angka investasi tahun 2018 yang besar itu karena masuknya industri kilang minyak Pertamina-Rosneft,” papar Kabag Humas dan Protokol, Rohman Ubaid, yang kini dimutasi sebagai Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Setda Tuban itu.

Potensi APBD Tuban yang ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, tahun 2019 mencapai Rp453,47 miliar, menjadikan Pemkab Tuban bisa bergerak leluasa mengatrol kesejahteraan warganya. Termasuk pula mengentas kemiskinan warga yang telah menjadi program pemerintahan Fathul Huda, dua periode berpasangan dengan Noor Nahar Hussein tersebut.

“Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab bersama stake holder termasuk perusahaan, telah menghasilkan perubahan,” tambah Rohman Ubaid.

Di lain sisi, Bupati Huda berharap, masuknya industri bakal mengurai keterbuntuan pencari kerja. Apalagi setelah pertanian belakangan tak begitu dilirik pada warga usia kerja.

Jika disikapi secara arif, dalam perspektif peluang kerja, berdirinya kilang minyak di Tuban bukanlah tujuan akhir. Industri turunannya bisa lebih besar membutuhkan tenaga kerja.

“Pembangunan kilang minyak, dan industri hilirnya kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh warga Tuban,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tuban, Wiwid Agung Wibowo, kepada jurnalis.

Kini tinggal bagaimana skema Pemkab Tuban dalam menyiapkan warga usia kerja. Setidaknya keluarnya Perda 19 tahun 2016, dan Perbup 69 tahun 2017 yang mengatur prioritas warga lokal sebagai Naker industri, telah menjadi bagian dari kebijakan antisipatif yang dikeluarkan Bupati Fathul Huda.

Melalui regulasi itu pula, setidaknya sebanyak 1.927 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PM PTSP Nakertrans) Tuban, memiliki harapan. Tak sekadar sebagai kuli ketika industri memulai kontruksi, tapi menjadi bagian organik dari struktur ketenagakerjaan di perusahaan.

Pintu masuknya industri dan investasi telah terbuka. Siapapun yang menghuni daerah Tuban berharap bisa ikut menikmatinya. Paling tidak kawula muda yang tak lagi tertarik kembali ke sawah ladang, memiliki alternatif menggeluti profesi di kampung halamannya.

Tak perlu lagi mengikuti jejak pendahulunya orbanisasi ke kota besar. Apalagi jika hanya menjadi kuli bangunan, dan butuh pabrik di luar kampung halaman. (teguh budi/habis)