SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengawasi distribusi solar bersubsidi secara ketat, karena banyak oknum yang ingin menyelewengkannya dikarenakan ada disparitas harga yang mencolok antara solar subsidi dan solar industri. Sementara itu, Pertamina telah menerapkan sistem digitalisasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan selalu potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya. Hal ini sangat merugikan dan membebani APBN. Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan.

"Pemerintah harus memikirkan masyarakat terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat. Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri," kata Bambang saat memimpin rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Kamis (23/6/2022).

Legislator dapil Jatim IV ini melanjutkan, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar. Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk.

"Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ungkap Bambang dikutip dari parlementaria.

Petugas Pertamina sedang memantau distribusi BBM dan LPG subsidi dari PIEDCC agar tepat sasaran.(dok.pertamina)

Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina, Heppy Wulansari menyampaikan, Pertamina telah menerapkan sistem digitalisasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi. Sistem digitilasi ini terpusat di command centre Pertamina atau dikenal dengan Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC).

Dijelaskan, digitalisasi tersebut diterapkan mulai dari terminal BBM hingga SPBU untuk memperketat pengawasan. Di antaranya pemasangan CCTV di setiap pulau pompa, hingga melakukan koordinasi khusus dengan aparat penegak hukum.

Di sisi distribusi, Pertamina juga telah menerapkan monitoring GPS Mobil Tangki khususnya pengangkut BBM bersubsidi khususnya jenis Solar untuk antisipasi adanya potensi mobil tangki berhenti di jalur yang tidak wajar. Pengaturan distribusi BBM ke SPBU juga dilakukan untuk mendukung upaya pembukaan jam operasional serentak.

"Semua proses penyaluran BBM dan LPG Subsidi terpantau dengan ketat melalui sistem digital yang terpusat di command centre Pertamina atau dikenal dengan Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC),” ujar Heppy dalam keterangan tertulisnya yang diterima suarabanyuurip.com, Kamis (23/6/2022).

PIEDCC menyajikan data secara real-time dan akan mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.

Teknologi canggih in berperan penting dalam memonitor proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir, termasuk distribusi energi di seluruh pelosok negeri. Semuanya telah dijalankan secara digital, terpusat di kantor Pertamina, Jakarta Pusat.

PIEDCC, menurut Heppy, merupakan salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.

“PIEDCC hadir sebagai bentuk adaptasi Pertamina terhadap tantangan global yang semuanya telah beralih ke era digital. Dengan digitalisasi, Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh sekaligus memberikan efisiensi,” ujar Heppy.

PIEDCC, sambung Heppy, memiliki dashboard kinerja seluruh subholding, mulai dari Upstream, Gas, Refinery & Petrochemical, Integrated Marine Logistics dan Commercial & Trading dalam mendukung ketahanan energi di Indonesia.

Di sisi distribusi BBM dan LPG, dashboard menyajikan informasi ketersediaan stok BBM sampai level terminal, depot serta SPBU, termasuk proses penjualan dan pelayanan kepada customer.

“Apabila terdapat potensi kekurangan BBM di SPBU Pertamina dapat cepat tertangani, termasuk mendeteksi transaksi anomali atas produk subsidi di SPBU,” imbuh Heppy.

Pertamina, tambah Heppy, akan terus meningkatkan pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada yang berhak.(suko)