DPR Minta Perketat Distribusi BBM dan LPG Subsidi, Pertamina Terapkan Teknologi Digitalisasi

Komisi VII DPR
SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho
Jakarta - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengawasi distribusi solar bersubsidi secara ketat, karena banyak oknum yang ingin menyelewengkannya dikarenakan ada disparitas harga yang mencolok antara solar subsidi dan solar industri. Sementara itu, Pertamina telah menerapkan sistem digitalisasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan selalu potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya. Hal ini sangat merugikan dan membebani APBN. Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan.
"Pemerintah harus memikirkan masyarakat terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat. Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri," kata Bambang saat memimpin rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Kamis (23/6/2022).
Legislator dapil Jatim IV ini melanjutkan, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar. Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk.
"Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ungkap Bambang dikutip dari parlementaria.

Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina, Heppy Wulansari menyampaikan, Pertamina telah menerapkan sistem digitalisasi untuk memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi. Sistem digitilasi ini terpusat di command centre Pertamina atau dikenal dengan Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC).
Dijelaskan, digitalisasi tersebut diterapkan mulai dari terminal BBM hingga SPBU untuk memperketat pengawasan. Di antaranya pemasangan CCTV di setiap pulau pompa, hingga melakukan koordinasi khusus dengan aparat penegak hukum.
Di sisi distribusi, Pertamina juga telah menerapkan monitoring GPS Mobil Tangki khususnya pengangkut BBM bersubsidi khususnya jenis Solar untuk antisipasi adanya potensi mobil tangki berhenti di jalur yang tidak wajar. Pengaturan distribusi BBM ke SPBU juga dilakukan untuk mendukung upaya pembukaan jam operasional serentak.
"Semua proses penyaluran BBM dan LPG Subsidi terpantau dengan ketat melalui sistem digital yang terpusat di command centre Pertamina atau dikenal dengan Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC),” ujar Heppy dalam keterangan tertulisnya yang diterima suarabanyuurip.com, Kamis (23/6/2022).
PIEDCC menyajikan data secara real-time dan akan mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.
Teknologi canggih in berperan penting dalam memonitor proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir, termasuk distribusi energi di seluruh pelosok negeri. Semuanya telah dijalankan secara digital, terpusat di kantor Pertamina, Jakarta Pusat.
PIEDCC, menurut Heppy, merupakan salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.
“PIEDCC hadir sebagai bentuk adaptasi Pertamina terhadap tantangan global yang semuanya telah beralih ke era digital. Dengan digitalisasi, Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh sekaligus memberikan efisiensi,” ujar Heppy.
PIEDCC, sambung Heppy, memiliki dashboard kinerja seluruh subholding, mulai dari Upstream, Gas, Refinery & Petrochemical, Integrated Marine Logistics dan Commercial & Trading dalam mendukung ketahanan energi di Indonesia.
Di sisi distribusi BBM dan LPG, dashboard menyajikan informasi ketersediaan stok BBM sampai level terminal, depot serta SPBU, termasuk proses penjualan dan pelayanan kepada customer.
“Apabila terdapat potensi kekurangan BBM di SPBU Pertamina dapat cepat tertangani, termasuk mendeteksi transaksi anomali atas produk subsidi di SPBU,” imbuh Heppy.
Pertamina, tambah Heppy, akan terus meningkatkan pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada yang berhak.(suko)
BERITA TERKAIT
6 Embung di Bojonegoro Akan Dinormalisasi
Penyakit LSD Serang Ternak Sapi di Bojonegoro, Lebih Bahaya dari PMK
Pedagang Tolak Hadiri Rakor Penyelesaian Masalah Pasar Bojonegoro
Sebut Energi Berkelanjutan Jadi Prioritas
Tren Perusahaan Migas Besar Dunia Begeser ke Investasi Energi Baru Terbarukan
Eksplorasi di Area Terbuka, SKK Migas dan ExxonMobil Indonesia Jalin Kerjasama
Periode April-Juni 2023 Tarif Tenaga Listrik Non Subsidi Tetap
THR ASN dan Pensiunan Mulai Dicairkan April, Gaji ke 13 Juni
Tak Dibayar, Lamin Bantu Atur Arus Lalu Lintas di Pertigaan Tobo
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Masuk Tahap Penetapan Lokasi Tanah
Lewat Talkshow Radio, IDFoS Indonesia Sosialisasi Pentingnya Vaksinasi
Bioetanol Bakal Didirikan di Kawasan Peruntukan Industri Gayam Bojonegoro
Perawatan Jalan di Bojonegoro Telan Rp 8,8 Miliar, Usai Lebaran Mulai Tender
Meningkat Dibanding 2021, Pendapatan PT ADS dari PI Blok Cepu Capai Rp 147 Miliar
PPDB Tingkat SMP di Bojonegoro Dibuka Melalui 4 Jalur
Pembagian Laba PI Blok Cepu 2022 : Pemkab Bojonegoro Terima Rp 147 M, PT SER Rp 441 M
SKK Migas Komitmen Pertahankan Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan
BKS Blok Cepu Lifting Mandiri 100 Ribu Barel Per Bulan
Cuti Bersama Lebaran Resmi Direvisi, Diajukan dan Ditambah Satu Hari Libur
406 PPKS di Bojonegoro Terima Bantuan dari Kemensos
PPSDM Migas Beri Pelatihan Inspektur Pipa Penyalur