SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Sebanyak 12 perusahaan di proyek gas Jambaran Tiung Biru (JTB) Bojonegoro memperpanjang masa kontrak hingga Juli mendatang. Perpanjangan kontrak itu, karena perusahaan masih mengerjakan paket pekerjaan seperti GPF Elektrical Work.

"Ada perusahaan yang memperpanjang kontraknya hingga Agustus mendatang. Paling banyak ada di bulan Juli," kata Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Slamet.

Dia mengatakan, dari total 18 perusahaan yang masih aktif memiliki masa kontrak berbeda-beda. Rinciannya, ada 3 perusahaan yang masa kontraknya habis di Juni ini, sementara sisanya diperpanjang.

"Yakni ada 12 perusahaan memperpanjang kontraknya d Juli dan 3 perusahaan diperpanjang hingga Agustus mendatang," kata Slamet sapaan akrabnya.

Slamet menjelaskan, perusahaan yang memperpanjang kontraknya karena masih melakukan mengerjakan paket pekerjaan. Misalnya pekerjaan seperti GPF Elektrical, Scaffholding, dan Instrumen.

Setiap perusahaan, lanjut dia, memiliki paket pekerjaan yang berbeda-beda. Hal itu juga mempengaruhi masa kontrak perusahaan serta jumlah naker.

"Jika paket pekerjaan selesai otomatis kontrak perusahaan juga akan habis. Dan untuk ata jumlah perusahaan ini per Mei 2022 lalu," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina EP Cepu (PEPC) Awang Lazuardi menyampaikan progres proyek gas JTB saat ini telah menyisakan kurang dari 4 persen saja. Sehingga dalam beberapa waktu waktu kedepan JTB akan memasuki fase Gas-In.

"Untuk kemudian masuk ke start-up dan Gas on Stream," terang Awang saat mendampingi kunjungan Komisi VII DPRD RI beberapa waktu lalu

Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, bahwa proyek JTB merupakan salah satu PSN yang dirancang untuk mengolah produksi 330 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) gas input dengan kapasitas produksi sales gas sebesar 192 MMSCFD yang akan menunjang sektor Kelistrikan, pupuk dan industri di Pulau Jawa.

“Proyek ini memiliki estimasi biaya pengembangan proyek senilai lebih kurang Rp22 triliun dengan Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen," tambah Dwi.(jk)