DPRD Bojonegoro Desak Pemkab Realisasikan BLT Bagi Hasil Cukai Tembakau 2022

user
nugroho 17 Juni 2022, 20:58 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat segera merealisasikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT). Alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab baru sebesar Rp2,3 miliar hanya mengkover 2.800 buruh dari 8.750 orang buruh pabrik rokok yang ada di Bojonegoro.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (raker) DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto. Hadir pula dalam raker, Federasi Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM - SPSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bojonegoro.

"Para buruh pabrik rokok wajib disejahterakan sesuai amanat Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) 206 tahun 2020. Amanat Permenkeu itu harus segera diimplementasikan oleh Pemkab Bojonegoro," kata Sukur Priyanto, Jumat (17/6/2022), di ruang paripurna DPRD Bojonegoro.

Dijelaskan, bahwa di Kabupaten Bojonegoro, terdapat sekira 8.750 orang buruh pabrik rokok. Sementara, Pemkab baru menganggarkan sebesar Rp2,3 miliar. Hal itu dinilai belum cukup, karena belum bisa meng-cover semua pekerja pabrik rokok yang terdata.

"Baru 2.800 buruh yang dapat tercover dari anggaran Rp2,3 Miliar, ini" jelas politisi kawakan dari Partai Demokrat itu.

Menurut anggota DPRD empat periode ini, sepanjang para buruh memenuhi syarat untuk jadi penerima, pihaknya akan mengawal hal itu di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022 agar semua pekerja pabrik rokok dapat menikmati BLT dari DBHCT.

"Kami akan kawal hak para buruh BLT DBHCT ini. Nah kita tunggu data sekira 8.000 buruh yang sedang divalidasi oleh Dinsos dan Dinperinaker. Yang jelas, kami pastikan agar 8.000 buruh ini mendapatkan hak mereka," tambah pria yang juga menjabat Ketua Partai Demokrat Bojonegoro.

Sementara itu, ditemui usai raker, Ketua FSP RTMM-SPSI Bojonegoro, Anis Yuliati, mengaku kurang puas dengan rencana realisasi BLT DBHCHT. Karena dinilai masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah buruh yang terdaftar.

DPRD Bojonegoro Desak Pemkab Realisasikan BLT Bagi Hasil Cukai Tembakau 2022 Ketua FSP RTMM-SPSI Bojonegoro, Anis Yuliati.(foto : Arifin Jauhari)

"Karena memang tadi diinfokan hanya sedikit yang dapat, kami kurang puas. Padahal 2021 lalu tidak cair," tandasnya.

Karyawati bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Koperasi Kareb Unit Sigaret Kretek Tangan - Mitra Produksi Sigaret (SKT-MPS) Kapas ini mengungkapkan, selama 2 tahun berturut-turut, para pekerja pabrik rokok ini belum pernah sekalipun merasakan manfaat BLT DBHCHT.

Selama kurun waktu tersebut, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bojonegoro, namun pemerintah terkesan saling lempar ketika ditanya perkembangan perihal Dana Bagi Hasil Cukai.

"Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro ini ketika ditanya, jawabnya apa sudah sudah ke Bappeda, sudah ke Dinsos," sebut ibu satu anak ini.

Karena merasa di 'pingpong', akhirnya ia berinisiatif untuk mengadu kepada Wakil Rakyat. Hal itu dilakukan karena para pekerja pabrik rokok di Bojonegoro merasa resah sehubungan adanya kabar bahwa di kabupaten atau kota lain sudah menerima DBHCT pada tahun 2021.

"Kami harap segera cair. Tapi nominalnya juga harus sesuai regulasi, idealnya kami (para buruh) mendapat BLT sekira Rp1,6 sampai Rp1,8 juta per orang," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan