SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyayangkan lambannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan Tuban dalam menindaklanjuti hasil rapat dengan Komisi D DPRD Jatim beberapa waktu lalu terkait Jembatan Glendeng.

Anggota DPRD Provinsi Jatim, Nur Aziz merasa prihatin atas lambannya antisipasi dua pihak pemkab setempat sehingga kondisi jembatan semakin parah. Oleh sebab itu, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Komisi D DPRD Jatim untuk turun dan mengelar rapat koordinasi kembali dengan Pemkab Tuban dan Bojonegoro bersama Pemerintah Provinsi Jatim.

"Dalam minggu ini perlu rapat kembali, guna penyelesaian dan penanganan  pembangunan yang lebih cepat terhadap Jembatan Glendeng," kata pria asli Tuban ini, Rabu (15/06/2022).

Mantan Pimpinan DPRD Tuban ini juga meminta semua pihak untuk memikirkan nasib jembatan Glendeng. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dan Jembatan Glendeng bisa segera di buka kembali setelah diperbaiki.

Ketua DPRD Tuban, Miyadi.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi berharap, agar permasalahan Jembatan Glendeng segera ada titik temu. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperjuangkan nasib Jembatan Glendeng. Guna membantu transportasi yang berdampak pada perekonomian maupun pendidikan di wilayah Kecamatan Soko, Tuban dan Bojonegoro.

"Dalam proses pembangunan yang di laksanakan kemarin telah menelan biaya Rp6 miliar lebih. Tapi tidak bisa dilakukan dengan baik, jangan sampai terulang kembali. Apalagi (sampai terjadi) adanya pemborosan anggaran," ujarnya.

Ditambahkan, selain segera melaksanakan proses perbaikan jembatan, pihaknya juga meminta segera adanya koordinasi terkait dengan kepemilikan aset Jembatan Glendeng.

"Sehingga apabila terjadi kerusakan ada yang bertanggung jawab," tambah pria humanis ini.

Diwartakan sebelumnya, masyarakat pengguna Jembatan Glendeng yang tergabung dalam aliansi Geram Jelmo pada Minggu (12/06/2022) kemarin telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta perbaikan dan kejelasan status Jembatan Glendeng.(fin)