Pemkab Bojonegoro Pasang Defisit Rp2,6 Triliun, Rapat KUA PPAS APBD 2023 Ditunda

user
nugroho 10 Agustus 2022, 23:34 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Bojonegoro tahun 2023 yang sedianya digelar Rabu (10/8/2022) terpaksa ditunda. DPRD Bojonegoro menilai defisit yang ditempatkan Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur terlampau besar yakni Rp 2,6 triliun.

Karena itu, perlu dilakukan pendalaman terkait KUA PPAS APBD tahun anggaran (TA) 2023 di tingkat komisi. Sebab, masih ada hal yang sangat krusial untuk dibahas, salah satunya angka defisit yang besar dibandingkan dengan tahun 2021 lalu.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, postur APBD tahun 2023 dari sisi pendapatan direncanakan sebesar Rp 4,5 triliun sesuai KUA PPAS.

"Rinciannya dari sisi pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 900 miliar, pendapatan tranfer sebesar Rp 3,5 triliun. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 74 miliar," katanya saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD TA 2023.

Dia mengatakan, dari sisi belanja keseluruhan mencapai Rp 6,7 triliun. Adapun sisi belanja yang pertama yakni belanja operasi sebesar Rp 3,1 triliun, belanja modal Rp 2,5 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp 60,6 miliar, dan belanja tranfer Ro 943 miliar.

"Dari jumlah belanja dengan pendapatan, maka yang digunakan untuk menutupi belanja defisitnya diperkirakan Rp 2,1 triliun," katanya.

Nurul menjelaskan, untuk defisit nantinya akan diambilkan dari Silpa yakni Rp 2,6 triliun. Sementara, pembiayaan yang direncanakan untuk pengeluaran sesuai Perda Dana Abadi Pendidikan di P-APBD sudah direncanakan. Yakni untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 500 miliar

"Sehingga dari pembiayaan tersebut total APBD 2023 Rp 7,2 triliun," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, dari sisi pendapatan terakumulasi Rp 4,5 triliun yakni pendapatan terbanyak dari transfer dan PAD. Dari semua obyek sumber dari pendapatan secara keseluruhan terakumulasi mengalami kenaikan dibandingkan 2021.

"Selanjutnya dari sisi belanja keseluruhan Rp 6,7 triliun ditambah lagi pengeluaran pembiayaan lainnya. Artinya itu sudah tercantum dana abdi pendidikan sekitar Rp 500 miliar," katanya.

Namun, rapat pembahasan KUA PPAS APBD TA 2023 belum bisa dilanjutkan karena harus dilakukan pendalaman di tingkat komisi. Sebab, lanjut dia, banyak pembahasan krusial yang perlu dibahas di komisi misalnya terkait pendapatan uang juga angka defisit yang mencapai Rp 2,1 triliun.

"Jadi harus dibahas di tingkat komisi. Karena tahun 2021 defisitnya sekitar Rp 1,9 miliar kekurangan Rp 900 miliar. Kalau nanti transfer menutupi itu bagaimana, jadi kami minta waktu untuk dibahas di komisi," katanya.(jk)

Kredit

Bagikan