EMCL dan Alas Institute Gelar Diskusi Pembangunan Infrastruktur Patra Daya 2022

user
samian 20 Juli 2022, 13:07 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Operator lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama Alas Institut Bojonegoro menggelar Diskusi Kelompok Terarah terkait pembangunan infrastruktur pembangunan dalam Program Aksi Kemitraan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Patra Daya), Rabu (20/07/2022).

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Joglo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tersebut dihadiri sekira 50 peserta perwakilan berbagai lembaga setempat.

Ke 50 peserta tersebut diantaranya, Anggota DPRD Komisi B, Donny Bayu Setiawan, Yani Sandi Dharma dari EMCL, Jajaran Alas Institut, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) diwakili oleh Fikra, DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Kelompok Tani (Poktan), Kepala Desa (Kades) dan Tim Pelaksana (Timlak) dari empat desa.

Kemudian para pegiat bank sampah, pengelola pasar desa, aktivis pemerhati lingkungan, dan sejumlah jurnalis dari berbagai media lokal Bojonegoro. Serta dimoderatori oleh Danial Abidin, Manager Program Alas Institut.

Forum diskusi fokus pada CSR EMCL yang ada di empat desa. Yakni JUT (Jalan Usaha Tani) di Desa Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, dan Desa Cancung, Kecamatan Bubulan. Kemudian pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di dua desa. Yaitu di Desa Punggur, Kecamatan Purwosari, dan Ngringinrejo, Kalitidu.

Anggota DPRD Bojonegoro Komisi B, yang salah satunya membidangi pertanian, Donny Bayu Setiawan, memaparkan perihal besaran dana APBD Rp6,4 triliun, setelah dibagi ke berbagai pos anggaran, ternyata dinilai masih belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat petani.

"Sehingga berbagai program yang dananya bersumber dari CSR (Corporate Social Responsibility) KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), salah satunya EMCL, tentu sangat penting dalam ikut serta memecahkan persoalan bidang pertanian," paparnya.

Sementara, Sekretaris DKPP Bojonegoro, Zainal Fanani, menyampaikan materi perihal persoalan pertanian dan solusi yang sedang dilaksanakan. Berbagai kendala, misalnya berupa mahalnya harga pupuk, adanya hama pertanian diulas secara gamblang.

"Harapan kami, tentunya masyarakat petani hasil pertaniannya bisa meningkat, sementara ongkos produksinya bisa menurun," kata pria asli Blitar ini.

Sedangkan perwakilan DLH Bojonegoro, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, Frika Deddy Sofyan, menyampaikan perihal peningkatan volume sampah yang belum sebanding dengan ketersediaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang ada di Bojonegoro. Rata-rata warga Bojonegoro menghasilkan sampah 520 ton per hari.

"Bojonegoro baru punya dua TPA, yaitu TPA Bandungrejo dan TPA Banjarsari. TPA Banjarsari secara teori harusnya tutup pada 2019 lalu. Tetapi melalui berbagai inovasi masih bisa diperpanjang sampai tahun 2025," ujarnya.

Dijelaskan, bahwa DLH Bojonegoro mendapat amanat melalui Perda RTRW untuk membuat 7 TPA baru sampai dengan tahun 2041 tersebar se Bojonegoro. Rencana terdekat adalah pembuatan TPA baru di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang pada 2023.

"Tentu kami sangat apresiasi dan mendukung program Patra Daya khususnya pembangunan dua TPS di Punggur dan Ngringinrejo," tansasnya.(fin)

Kredit

Bagikan