2.700 Pertambangan Ilegal di Indonesia, Terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan

user
nugroho 12 Juli 2022, 18:26 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Jakarta - Sebanyak 2.700 lokasi pertambangan diketahui tanpa izin (peti) atau ilegal dan tersebar di Indonesia. Terbanyak pertambangan ilegal itu di Provinsi Sumatera Selatan. Diantaranya pertambangan peti batubara sekitar 96 lokasi dan mineral sekitar 2.645 lokasi.

"Itu berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Salah satu lokasi peti yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. Karena itu, pertambangan tanpa izin terus menjadi perhatian Pemerintah," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi.

Dia mengatakan, diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu peti beserta dampak yang ditimbulkan. Karena, terdapat lebih dari 2.700 lokasi peti yang tersebar di Indonesia.

"Dari jumlah tersebut, lokasi peti batubara sekitar 96 lokasi dan peti mineral sekitar 2.645 lokasi," katanya sebagaimana dikutip dari laman ESDM.

Sunindyo menjelaskan, pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin. Yakni tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

"Pertambangan tanpa izin akan memicu kerusakan lingkungan. Juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat," katanya.

Selain itu, peti juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya.

"Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya," ujar Sunindyo.

Menghadapi pertambangan ilegal, Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi peti

"Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi peti, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, dan lain sebagainya," jelasnya.(jk)

Kredit

Bagikan