Dibayangi Trauma Masa Silam

Hitam Putih Kilang Tuban (2)

Sabtu, 28 Desember 2019, Dibaca : 603 x Editor : teguh


Melihat realitas pekerjaan rumah negara yang demikian besar dalam menyetabilkan performa anggaran, kilang minyak Tuban atau disebut juga Grass  Rooth Refinery (GRR) Tuban, merupakan proyek strategis nasional. Apalagi sudah lebih dari 30 tahun di Bumi Pertiwi belum berdiri kilang setelah Kilang Balongan pada medio 1994.

Di lokasi tapak bakal kilang tersebut, Negara telah mengantongi lahan seluas 340 hektar. Lahan yang pada medio awal 1990-an diproyeksi  untuk industri wood centre berikut pelabuhannya itu milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Sementara kebutuhan kilang yang akan digarap Rosneft PJSC asal Rusia bersama Pertamina itu, membutuhkan lahan seluas 841 hektar.  Titik lokasinya berada di Desa Remen, Rawasan, Mentoso, Sumurgeneng, Kaliuntu, dan Desa Wadung semuanya di wilayah Kecamatan Jenu.

Baca Lainnya :

    Tahap awal sedianya lahan milik warga yang akan dibebaskan di wilayah Desa Remen, dan Desa Mentoso. Pembebasan lahan seluas 210 hektar yang ditangani Pemprov Jatim tersebut mendapat perlawanan. Warga menolak melepas lahan yang mayoritas berupa area pertanian itu.

    “Warga menolak menjual tanah karena dari lahan pertanian  sudah bisa hidup layak,” kata warga  Desa Sumurgeneng, Munasih, saat demontrasi warga di gedung DPRD Tuban, beberapa waktu lalu. 

    Baca Lainnya :

      Atas penolakan tersebut Pemprov Jatim menggeser penentuan lokasi (Penlok) ke Desa Wadung, Sumurgeneng, Kaliuntu, dan Desa Rawasan. Perubahan lokasi itu pun masih dipersoalkan warga.  

      Di lain sisi ada pengalaman kelam menimpa warga Wadung pada medio 1986 silam. Kala itu lahan seluas 226 hektar di Dusun Mblarak dibebaskan untuk industri. Warga kecewa karena kehilangan lahan pertanian, termasuk penduduk sedusun  angkat koper meninggalkan tanah kelahirannya.

      “Saya ikut merasakan apa yang dialami warga, jadi mereka trauma hingga menolak lahannya dibebaskan,” kata Kepala Desa Wadung Sasmito sebagaimana dilansir Tribunjatim.com pekan kedua bulan Januari 2019 lalu.

      Sesuai pengalaman di era pemerintahan Orba, warga terdampak yang telah melepas lahannya, ternyata tak mendapat pekerjaan bagus di perusahaan. Mereka hanya dipekerjakan  sebagai kuli bangunan saat kontruksi, disaat operasi operator diisi pekerja dari luar desanya.

      “Karena ditolak warga, lokasi pembebasan dipindah ke Sumurgeneng dan Wadung,” sergah Camat Jenu Moch Maftuchin Riza saat dikonfrontir terpisah. 

      Pemkab Tuban maupun Pemerintah Kecamatan Jenu tak dilibatkan secara langsung dalam proses pembebasan lahan. Kendati begitu, sesuai informasi yang diterima Riza—begitu Camat Jenu akrab disapa, setelah sosialisasi saat ini tim appraisal sudah menentukan harga terhadap tanah berikut tanaman,  dan fasilitas di atasnya.

      “Kalau dari angka NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di Sumurgeneng dan Wadung nilainya berkisar 30 hingga 70 ribu per meter,” kata Riza. “Biasanya appraisal akan menilai jauh lebih tinggi dari NJOP,” tambah pria ramah itu.

      Di Desa Wadung ada lahan seluas 290 hektar, dan Sumurgeneng seluas 210 hektar. Pemilik lahan di dua desa itu ada yang setuju, ada juga yang menolak melepas tanahnya. 

      Yang setuju segera dilakukan pengukuran, untuk selanjutnya mendapatkan harga dari tim appraisal. Sebagian yang menolak menunggu berapa harga yang dipasang dalam pembebasan lahan tersebut.

      Terlepas dari silang sengkarut proses pembebasan lahan, Bupati Tuban H Fathul Huda meminta Pertamina, agar jika kilang berdiri memprioritaskan warga Tuban sebagai pekerja. Mulai kontruksi hingga operasi, jika ada potensi sesuai persyaratan sebagai pekerja, warga Bumi Wali harus didahulukan.

      “Saya tidak berkepentingan dalam pembebasan lahan, tapi saya akan berada paling depan untuk memperjuangkan warga Tuban agar diprioritaskan bekerja di kilang,” tegas Bupati Huda.

      Sikap kekeh alumni Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya itu bukan tak berdasar. Tuban memiliki Perda nomor : 19 tahun 2016, dan Perbup nomor:  69 tahun 2017 yang mengatur tentang prioritas warga lokal sebagai Naker yang memenuhi persyaratan administratif. 

      Regulasi yang diundangkan di era kepemimpinannya itu,  sebagai kebijakan antisipatif untuk menyelamatkan warganya. Bupati Huda tak ingin melihat warganya hanya jadi penonton kecewa, disaat industri menghegemoni daerahnya.  

      Ironisnya sesuai data dari Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PM PTSP Nakertrans) Tuban, tak terdapat satupun dari 1.927 pencari kerja berbasis pendidikan Migas. Di Kecamatan Jenu pun tak ditemukan warga usia kerja yang memiliki latar belakang itu.

      "Kami sudah menyaring dari sejumlah desa sekitar, hasilnya tak satupun warga yang memenuhi syarat pendidikan Migas," kata Kepala Dinas PM PTSP Nakertrans, Tajudin Tebyo, secara terpisah di Media Centre Pemkab Tuban beberapa waktu lalu. 

      Pertamina sendiri telah menyambut baik keinginan Pemkab Tuban. BUMN tersebut telah memberikan pelatihan bersertifikat kepada warga sekitar. Mereka dipersiapkan agar bisa memenuhi syarat sebagai pekerja, di kilang yang diperkirakan tahun 2023  beroperasi.

      Terlepas dari problem pembebasan lahan untuk kilang Tuban, pemerintah telah mengambil sikap untuk tidak lagi bergantung pada impor Migas. Terlepas ada mafia, atau tangan-tangan yang berkehendak agar Indonesia tetap impor, namun skema bisnis bernilai miliaran dolar Amerika tersebut membebani anggaran.

      Presiden Jokowi sendiri telah mengantongi identitas mereka yang ingin Indonesia tetap sebagai pengimpor Migas. Padahal dalam 30 tahun terakhir impor Migas hingga 800 ribu Bph telah menyulitkan.

      Nilai impor Migas setiap tahun bisa mencapai lebih dari Rp200 triliun. Sedangkan untuk membangun kilang tercanggih di dunia sekelas GRR Tuban, butuh investasi hingga USD16 miliar, atau setara Rp225 triliun.

      Melihat realita seperti itu, menjadi wajar jika Presiden belakangan kesal karena kilang tak segera dibangun. Dampaknya kemandirian energi tak segera terwujud.

      Tersebab itu pula, saat mengunjungi komplek PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban pada 21 Desember lalu, Presiden menekan Pertamina agar kilang di TPPI yang terhenti pembangunannya sejak tahun 1998, dalam tiga tahun ke depan kudu rampung. 

      Jika kilang bisa produksi maksimal, current of account  deficit/CAD (masalah neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan-Red) akan jadi lebih baik. Salah satu kuncinya ada disini, di kilang minyak.

      "Artinya apa, ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan dari agenda besar negara kita yang puluhan tahun tidak rampung-rampung," demikian tegas Kepala Negara.

      Mengurai permasalahan pembebasan lahan di Jenu, menurut pegiat kebudayaan Tuban, Lanang Efendi, dibutuhkan sikap bijak para pihak yang berkepentingan. Antara pemerintah, dan warga dia harap menempatkan nilai kearifan di atas segalanya.

      “Mereka harusnya bisa duduk satu meja mencari jalan terbaik,” pungkasnya.

      Kembali pada pernyataan Presiden AS John Fitzgerald Kennedy disaat inagurasi terpilihnya sebagai presiden ke-35 pada 20 Januari 1961. “Jangan bertanya tentang apa yang Anda berikan kepada Negara, tapi bertanyalah tentang apa yang akan Anda berikan kepada Negara.”

      Di satu sisi sebagian warga pemilik tanah untuk kilang minyak Tuban memiliki sikap. Pun demikian Pertamina sebagai perusahaan Negara, dituntut membangun kilang setelah tiga dasawarsa tak berdiri di tanah air. Semuanya demi kemandirian energi, kesejahteraan rakyat, dan kebesaran bangsa dan Negara.  (teguh budi/habis)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more