SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi Utomo
Tuban – Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, Mayjen Widodo Iryansyah, menegaskan, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini, jajaran anggota TNI dilarang memihak kepada pasangan calon. Â
“Personil TNI bersikap netral, tidak memihak (dalam Pilkada-Red),” tegas Mayjen Widodo Iryansyah saat dikonfirmasi awak media usai memberi pengarahan tentang penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada perwira jajaran Kodim 0811/Tuban di Makodim setempat, Rabu (5/8/2020).
Pangdam menambahkan, personil TNI akan dikenai sanksi berat apabila melakukan pelanggaran. Personil TNI bersama Polri ditugaskan untuk mendukung pengamanan selama proses pemilihan.
Pilkada serentak di Jatim dijadwalkan bakal digelar bulan Desember 2020 mendatang. Sejumlah kabupaten dan kota yang akan melakukannya, diantaranya, Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Ngawi, Blitar, Jember, dan Kabupaten Gresik. Termasuk juga Kota Surabaya.
Sementara itu, dalam kunjungan di Bumi Ranggalawe, Mayjen Widodo Iryansyah disambut Bupati Tuban H Fathul Huda, Ketua DPRD HM Miyadi, Dandim Tuban Letkol Inf Viliala Romadhon, dan jajaran Polres dan Kejaksaan Negeri Tuban. Selain memberi pengarahan terkait Covid-19, Jenderal TNI berbintang dua ini meninjau pelaksanaan program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu).
Ia katakan, lokasi Kabupaten Tuban terbilang strategis karena menjadi jalur lintas provinsi. Kondisi ini harus diantisipasi agar penyebaran Covid-19 dapat dihentikan.
Penanganan virus tersebut perlu terus dimaksimalkan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Dukungan dan partisipasi lintas sektor diharapkan dapat menekan penyebaran, sehingga segera memperoleh predikat Zona Kuning dan Zona Hijau.Â
“Oleh karena itu, perlu penguatan kerjasama bersama untuk memutus penyebaran Covid-19,†kata Widodo Iryansyah.
Terkait pelaksanaan program Rutilahu, orang nomor wahid di Daerah Militer Jatim ini mengungkapkan, Pemprov Jatim bersama TNI memiliki program rehab rumah agar menjadi layak huni sebanyak 6.000 unit rumah. Setiap kabupaten mendapat alokasi kurang lebih 300 unit.
“Pembangunan setiap unit rumah harus memperhatikan kualitas, jangan sampai baru ditempati satu bulan sudah bocor,†katanya.
Sementara itu, Bupati Fathul Huda mengatakan, kunjungan Pangdam Brawijaya ini menjadi motivasi baru untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kabupaten Tuban. Saat ini persentase kematian akibat Covid-19 sekitar 10 persen, sedangkan persentase kematian nasional sebesar 4 persen.
Pemkab Tuban telah menerima alat PCR untuk melakukan pemeriksaan Covid-19. Adanya alat ini hasil yang diterima akan lebih cepat.
“Sebelumnya harus menunggu 15 hari karena dikirim ke Surabaya, sekarang bisa lebih cepat,†sambungnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Tuban memberikan apreasiasi pelaksanaan program Rutilahu. Proses pembangunan unit rumah dikerjakan personil TNI dengan lebih cepat dan kualitasnya lebih baik. (tbu)